Bimtek Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD

pedoman nomenklatur Sekretariat DPRD membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Sekretariat DPRD harus mampu memberikan dukungan administratif dan substantif kepada DPRD tanpa mengaburkan kedudukan, tugas, serta garis pertanggungjawaban perangkat daerah. Penataan nomenklatur perlu diterjemahkan menjadi pembagian fungsi dan proses kerja yang jelas.

Mengapa materi ini penting?

Sekretariat DPRD harus mampu memberikan dukungan administratif dan substantif kepada DPRD tanpa mengaburkan kedudukan, tugas, serta garis pertanggungjawaban perangkat daerah. Penataan nomenklatur perlu diterjemahkan menjadi pembagian fungsi dan proses kerja yang jelas. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• kedudukan dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi DPRD
• pemetaan fungsi persidangan, perundang-undangan, anggaran, pengawasan, humas, dan protokol
• penyelarasan struktur organisasi dengan beban kerja dan kebutuhan layanan
• pembagian tugas, alur koordinasi, standar layanan, dan dokumen kerja
• evaluasi kesenjangan organisasi dan penyusunan rencana tindak lanjut

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi Sekretaris DPRD, kepala bagian dan subbagian, pejabat fungsional, staf persidangan, keuangan, humas, protokol, serta bagian organisasi. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.