Bimtek Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Persiapan Audit

strategi pengadaan barang jasa pemerintah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Pengadaan harus dikelola sebagai satu siklus sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Perpres 46/2025 mengubah ketentuan Perpres 16/2018, sehingga metode pemilihan, perencanaan, kontrak, penggunaan produk dalam negeri, dokumentasi, dan pengendalian perlu diselaraskan.

Mengapa materi ini penting?

Pengadaan harus dikelola sebagai satu siklus sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Perpres 46/2025 mengubah ketentuan Perpres 16/2018, sehingga metode pemilihan, perencanaan, kontrak, penggunaan produk dalam negeri, dokumentasi, dan pengendalian perlu diselaraskan. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• perubahan penting Perpres 46 Tahun 2025 dalam tata kelola PBJ
• perencanaan kebutuhan, spesifikasi, HPS, strategi pemaketan, dan jadwal pemilihan
• e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender
• penyusunan kontrak, pengendalian pelaksanaan, perubahan, pembayaran, dan serah terima
• manajemen risiko, bukti elektronik, jejak audit, evaluasi, dan tindak lanjut temuan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, UKPBJ, bendahara, APIP, dan pengelola kontrak. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.