Bimtek Tindak Lanjut Temuan BPK dan Pendampingan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Temuan pemeriksaan perlu ditangani melalui analisis sebab, rencana aksi, kelengkapan bukti, serta koordinasi yang tepat. Pelatihan ini membantu aparatur memahami batas peran pengelola keuangan, APIP, BPK, dan aparat penegak hukum tanpa mencampuradukkan fungsi masing-masing.

Mengapa materi ini penting?

Tindak lanjut yang hanya berfokus pada jawaban administratif sering tidak menyelesaikan akar masalah. Instansi perlu menghubungkan rekomendasi pemeriksaan dengan koreksi pencatatan, penguatan pengendalian, pemulihan kerugian bila ada, dan pencegahan temuan berulang.

Materi yang dibahas

• membaca struktur temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
• menyusun rencana aksi, penanggung jawab, target waktu, dan bukti tindak lanjut
• memetakan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
• memperkuat koordinasi antara pengelola keuangan, pengurus barang, APIP, dan unit hukum
• membangun pengendalian untuk mencegah temuan berulang

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Peserta dapat membawa contoh dokumen kerja untuk dibahas dalam latihan dan studi kasus.

Metode pelatihan

Pembelajaran memadukan penjelasan konsep, diskusi permasalahan, telaah dokumen, simulasi, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman pembahasan disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kebutuhan organisasi.

Siapa yang perlu mengikuti?

• PA/KPA, PPK, PPTK, dan bendahara
• pengelola barang milik daerah
• APIP dan unit kepatuhan
• bagian hukum serta pejabat terkait tindak lanjut pemeriksaan

Hasil yang diharapkan

• mampu mengklasifikasikan akar penyebab temuan
• mampu menyusun matriks tindak lanjut yang dapat dipantau
• mampu menyiapkan bukti pertanggungjawaban yang relevan
• memahami batas koordinasi dengan aparat penegak hukum

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal pada bulan berjalan hingga enam bulan ke depan. Seluruh jadwal yang dipublikasikan tersedia tanpa menunggu kuota, sesuai ketentuan administrasi penyelenggaraan.

Dasar kebijakan

Pembahasan menggunakan regulasi yang relevan dan memperhatikan perubahan ketentuan terbaru. Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan waktu dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan undangan atau surat penawaran kepada admin.