Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen setelah kegiatan selesai. Dalam pengelolaan keuangan daerah, APIP dibutuhkan sejak tahap identifikasi risiko, perencanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan agar penggunaan anggaran tetap patuh, efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah membantu inspektorat dan perangkat daerah menyelaraskan fungsi pengawasan intern dengan kerangka pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Pembahasan menghubungkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta arah peningkatan kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.

Mengapa kapabilitas APIP perlu ditingkatkan?

Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu rangkaian yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kelemahan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap lainnya. Karena itu, APIP perlu memahami proses bisnis keuangan daerah sekaligus mampu menilai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

PP Nomor 12 Tahun 2019 menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 sebagai kerangka pengelolaan keuangan daerah. Pedoman teknisnya kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Bagi APIP, perubahan tersebut menuntut pengawasan yang tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga memperhatikan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengendalian intern, dan kualitas hasil program.

Model peningkatan kapabilitas APIP juga telah diperbarui. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatannya menekankan peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan kolaborasi antara pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP, dan BPKP. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas bukan sekadar mengejar nilai level, melainkan memastikan pengawasan memberi nilai tambah nyata.

Hubungan APIP dengan pengelolaan keuangan daerah

APIP membantu kepala daerah dan jajaran manajemen memperoleh keyakinan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan tujuan organisasi. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan assurance, konsultansi, peringatan dini, evaluasi pengendalian, serta rekomendasi perbaikan.

Dalam praktiknya, APIP perlu menghubungkan dokumen perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, bukti transaksi, keluaran, dan hasil program. Pemeriksaan yang hanya berfokus pada kelengkapan berkas dapat melewatkan risiko penting, misalnya indikator kinerja yang tidak terukur, belanja yang tidak mendukung prioritas, pengendalian yang lemah, atau tindak lanjut yang tidak selesai.

Area kompetensi yang perlu diperkuat

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko

APIP perlu mampu menyusun prioritas pengawasan berdasarkan tujuan organisasi, profil risiko, nilai anggaran, kompleksitas kegiatan, perubahan regulasi, dan riwayat permasalahan. Pendekatan berbasis risiko membantu sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang paling membutuhkan perhatian.

2. Pemahaman siklus keuangan daerah

Auditor perlu memahami hubungan RKPD, KUA-PPAS, APBD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, laporan keuangan, serta pertanggungjawaban. Pemahaman lintas tahap membuat rekomendasi lebih tepat dan tidak memindahkan masalah dari satu unit ke unit lain.

3. Evaluasi sistem pengendalian intern

Pengawasan perlu menilai apakah pembagian kewenangan, prosedur persetujuan, dokumentasi, pengamanan aset, rekonsiliasi, dan pemantauan telah berjalan memadai. Tujuannya bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan membantu organisasi mencegah kesalahan berulang.

4. Pengawasan kinerja dan manfaat program

APIP perlu menguji hubungan antara anggaran, keluaran, hasil, serta manfaat yang diterima masyarakat. Pengawasan kinerja membantu pemerintah daerah mengetahui apakah program hanya menyerap anggaran atau benar-benar menghasilkan perubahan yang direncanakan.

5. Penyusunan rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut

Rekomendasi yang baik harus menjelaskan akar masalah, risiko, pihak yang bertanggung jawab, tindakan perbaikan, dan batas waktu. Pemantauan tindak lanjut memastikan hasil pengawasan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi perubahan proses kerja.

Baca juga: Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategi Menghadapi Audit untuk memperdalam kesiapan dokumen dan tindak lanjut pengawasan.

Materi Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP

• perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
• peran APIP dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
• arah Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang peningkatan kapabilitas APIP;
• pemetaan risiko pada siklus pengelolaan keuangan daerah;
• penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
• teknik evaluasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
• pengawasan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan kegiatan;
• evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah;
• penyusunan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti;
• pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
• penyusunan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• inspektur, inspektur pembantu, auditor, dan P2UPD;
• pejabat dan staf inspektorat daerah;
• kepala perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan;
• PA/KPA, PPK-SKPD, bendahara, serta pengelola program dan kegiatan;
• tim manajemen risiko dan SPIP; serta
• pegawai yang terlibat dalam tindak lanjut hasil audit atau evaluasi.

Hasil yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu membaca hubungan antara risiko, pengendalian, kinerja, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah; menyusun prioritas pengawasan yang lebih tajam; serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun kebutuhan khusus inspektorat.

Dasar regulasi

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Jadwal Bimtek dan pilihan lokasi

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan mengusulkan kota pelaksanaan. Kegiatan reguler tetap dapat diselenggarakan tanpa menunggu kuota besar, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi.