Bimtek Penerapan Permendagri 47/2021: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 memberi kerangka teknis untuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah. Penerapannya memerlukan data yang konsisten, dokumen yang dapat ditelusuri, serta koordinasi antara pengurus barang dan fungsi akuntansi.

Bimtek Penerapan Permendagri 47/2021: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan peserta menerapkan materi pada pekerjaan sehari-hari. Pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tidak berhenti pada pemaparan ketentuan.

Mengapa materi ini penting?

Beberapa persoalan yang sering ditemukan antara lain:

• data barang belum seragam antarunit dan aplikasi;
• dokumen perolehan, mutasi, dan kondisi barang belum lengkap;
• hasil inventarisasi belum segera ditindaklanjuti;
• rekonsiliasi barang dan laporan keuangan masih dilakukan menjelang pelaporan;

Pelatihan membantu peserta melihat hubungan antara aturan, dokumen, pembagian peran, pengendalian, dan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbaikan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.

Materi yang dibahas

1. 1. Struktur dan ruang lingkup Permendagri 47/2021
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
2. 2. Proses pembukuan dan pemutakhiran data BMD
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
3. 3. Inventarisasi, identifikasi, dan pengujian keberadaan barang
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
4. 4. Rekonsiliasi data pengurus barang dan akuntansi
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
5. 5. Pelaporan serta tindak lanjut selisih
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
6. 6. Penyusunan checklist dan berita acara
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.

Metode pelatihan

Kegiatan menggabungkan penjelasan terstruktur, diskusi pengalaman peserta, pembahasan contoh dokumen, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi tanpa mengurangi ketepatan rujukan.

Siapa yang perlu mengikuti?

Pelatihan ini relevan bagi pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengguna/pembantu, bidang aset, akuntansi, dan APIP.

Hasil yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• memahami dasar kebijakan dan ruang lingkup pekerjaannya;
• memetakan peran, dokumen, risiko, serta titik pengendalian;
• menilai kesenjangan antara prosedur dan praktik;
• menyiapkan checklist atau instrumen kerja yang dapat digunakan; dan
• menyusun tindak lanjut yang realistis bagi unit kerja.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan tanpa menunggu kuota, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi. Pelaksanaan tersedia di berbagai kota dan dapat dibicarakan untuk kebutuhan khusus instansi.

Dasar kebijakan

Materi mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Penerapan tetap perlu memperhatikan ketentuan sektoral, kebijakan internal, serta perubahan regulasi terbaru yang relevan dengan instansi peserta.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan jadwal dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan surat penawaran kepada admin Pusdiklat Pemendagri.