Operasi penertiban dapat bermasalah bukan hanya karena situasi di lapangan. Dasar tindakan yang tidak dicocokkan, pembagian tugas yang kabur, objek penertiban yang tidak terverifikasi, atau dokumentasi yang terputus dapat membuat hasil operasi sulit dipertanggungjawabkan.
Sebelum bergerak, tim perlu memastikan kewenangan, ketentuan Perda/Perkada, sasaran, tahapan pemberitahuan, komposisi personel, keselamatan, koordinasi, perlengkapan, dan bukti administrasi. Checklist bukan pengganti SOP daerah; fungsinya memastikan tidak ada titik penting yang terlewat sebelum keputusan lapangan diambil.
Mulai dari dasar tindakan, bukan dari daftar lokasi
PP Nomor 16 Tahun 2018 menjadi dasar kelembagaan Satpol PP. Standar operasional dan kode etik juga perlu membaca Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas menyediakan materi SOP penegakan Perda secara yustisial. Pelaksana tetap wajib memeriksa Perda/Perkada, SOP daerah, surat tugas, serta kewenangan pejabat pada kasus aktual.
Matriks kesiapan operasi
| Unsur | Pertanyaan pemeriksaan | Bukti minimum |
|---|---|---|
| Legalitas | Aturan apa yang dilanggar dan siapa yang berwenang bertindak? | Perda/Perkada, SOP, surat tugas |
| Objek dan subjek | Apakah lokasi, pelaku, kegiatan, dan status pelanggaran telah diverifikasi? | Hasil pendataan, foto awal, kronologi |
| Tahapan | Apakah pembinaan, pemberitahuan, atau teguran yang diwajibkan telah dilakukan? | Surat, tanda terima, berita acara |
| Personel | Siapa komandan, negosiator, pencatat, dokumentasi, dan pengamanan? | Daftar personel dan pembagian tugas |
| Tindak lanjut | Apa keluaran operasi dan siapa menindaklanjuti? | BA, daftar barang/dokumen, laporan |
Checklist sebelum keberangkatan
- Konfirmasi perintah, tujuan, batas tindakan, waktu, dan lokasi.
- Cocokkan identitas objek dengan hasil pendataan terbaru.
- Pastikan tahapan administratif tidak terlewati.
- Tetapkan struktur komando dan kanal komunikasi.
- Petakan potensi kerumunan, konflik, kesehatan, lalu lintas, dan kebutuhan bantuan.
- Siapkan format berita acara, daftar barang/dokumen, foto, dan pencatatan waktu.
- Briefing etika, komunikasi humanis, keselamatan, dan kondisi penghentian operasi.
Contoh ilustratif: data lokasi berubah
Contoh ilustratif. Surat tugas menyebut sebuah bangunan sebagai sasaran, tetapi tim menemukan pengelola dan kegiatan telah berubah. Tim tidak langsung memperluas tindakan berdasarkan asumsi. Petugas mencocokkan identitas, mencatat perbedaan, meminta arahan penanggung jawab, dan menentukan apakah tindakan tetap memiliki dasar atau perlu penjadwalan ulang. Langkah ini menjaga agar tindakan tidak melampaui objek yang telah diverifikasi.
Perlu menyusun SOP atau simulasi operasi?
Sampaikan jenis Perda, karakter wilayah, dan peran peserta tanpa mengirim data pribadi atau informasi operasi yang sensitif.
Batas penerapan
Panduan ini bersifat umum. Keputusan operasi wajib mempertimbangkan Perda/Perkada, SOP daerah, kewenangan PPNS bila relevan, kondisi lapangan, prinsip proporsionalitas, keselamatan, serta arahan pejabat berwenang. Jangan menggunakan checklist ini sebagai dasar tunggal tindakan yustisial atau penggunaan kewenangan tertentu.
Rujukan resmi
- PP Nomor 16 Tahun 2018
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2023
- SOP Penegakan Perda Secara Yustisial—Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Perkuat kesiapan operasi Satpol PP
Materi dapat diarahkan pada penegakan Perda, ketertiban umum, komunikasi lapangan, dokumentasi, dan evaluasi operasi.