Bimtek Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJ)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan rangkaian kegiatan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kualitas pengadaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh ketepatan kebutuhan, strategi pengadaan, pemilihan metode, pengendalian kontrak, penggunaan produk dalam negeri, serta pertanggungjawaban setiap pelaku.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membantu PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, UKPBJ, pengelola kontrak, dan perangkat daerah memahami proses PBJ secara utuh sesuai regulasi terbaru.

Regulasi PBJ yang perlu diperhatikan

Kerangka utama PBJ mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Kontrak dan proses transisi perlu dibaca sesuai ketentuan yang berlaku untuk masing-masing pengadaan.

Ketentuan teknis terus berkembang. Peserta perlu memeriksa produk hukum, pedoman, dan kebijakan terbaru melalui JDIH LKPP, bukan hanya mengandalkan bahan pelatihan lama.

Mengapa pemahaman PBJ perlu diperbarui?

Perubahan regulasi dapat memengaruhi perencanaan, pelaku, metode, dokumen, penggunaan sistem elektronik, pengendalian kontrak, produk dalam negeri, serta peluang UMK dan koperasi. Kesalahan memilih prosedur atau menafsirkan tanggung jawab berpotensi menimbulkan keterlambatan, pengadaan gagal, hasil tidak sesuai kebutuhan, temuan pemeriksaan, atau sengketa kontrak.

Pelatihan diarahkan agar peserta memahami alasan di balik setiap tahapan. Dengan demikian, peserta dapat memilih langkah yang proporsional berdasarkan risiko dan karakteristik paket, bukan sekadar menyalin dokumen dari pengadaan sebelumnya.

Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Identifikasi kebutuhan: memastikan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya benar-benar dibutuhkan untuk mencapai hasil program.
2. Perencanaan pengadaan: menetapkan cara pengadaan, jadwal, anggaran, pemaketan, konsolidasi, serta strategi penggunaan produk dalam negeri dan pelaku usaha.
3. Persiapan pengadaan: menyusun spesifikasi atau kerangka acuan kerja, HPS apabila diperlukan, rancangan kontrak, serta dokumen pendukung.
4. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan: menentukan metode, persyaratan, evaluasi, klarifikasi, negosiasi, dan penetapan hasil sesuai kewenangan.
5. Pelaksanaan kontrak: mengendalikan mutu, waktu, biaya, perubahan, pembayaran, risiko, dan dokumentasi kinerja penyedia.
6. Serah terima dan evaluasi: memastikan hasil memenuhi kontrak, mencatat kinerja, menyelesaikan administrasi, dan menggunakan pembelajaran untuk pengadaan berikutnya.

Pembagian peran dan tanggung jawab

Pelaku PBJ memiliki kewenangan berbeda. PA/KPA mengelola tanggung jawab sesuai kedudukannya; PPK menjalankan fungsi persiapan dan pengendalian kontrak; Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan melaksanakan proses sesuai jenis dan nilai paket; UKPBJ mendukung kelembagaan serta layanan pengadaan; dan tim teknis membantu berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.

Pembagian peran perlu dituangkan secara jelas agar keputusan, dokumen, persetujuan, dan pengendalian dapat ditelusuri. Pelimpahan tugas tidak menghapus tanggung jawab yang melekat pada jabatan.

Materi Bimtek PBJ

• tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan;
• perubahan penting regulasi PBJ dan ketentuan masa transisi;
• pelaku PBJ, pembagian peran, kewenangan, dan konflik kepentingan;
• perencanaan pengadaan, pemaketan, konsolidasi, dan RUP;
• penyusunan spesifikasi teknis atau KAK serta HPS;
• pemilihan metode pengadaan dan jenis kontrak;
• pengadaan melalui penyedia dan swakelola;
• pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik;
• penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMK dan koperasi;
• pengendalian kontrak, perubahan, pembayaran, serah terima, dan penilaian kinerja;
• pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum; serta
• studi kasus dan latihan penyusunan dokumen sesuai kebutuhan peserta.

Baca juga: Teknik Penyusunan HPS/OE Pengadaan Barang/Jasa untuk memperdalam sumber data, komponen biaya, perhitungan, dan dokumentasi kewajaran harga.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan?

• PA/KPA dan PPK;
• Pejabat Pengadaan serta Pokja Pemilihan;
• kepala dan personel UKPBJ;
• PPTK, tim teknis, dan pengelola kontrak;
• pejabat serta staf perencanaan dan keuangan;
• APIP atau personel pengawasan internal;
• pengelola aset dan pengguna hasil pengadaan; serta
• pegawai lain yang terlibat dalam perencanaan, pemilihan, atau pelaksanaan kontrak.

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peserta dapat memilih jadwal dari bulan berjalan hingga enam bulan berikutnya. Instansi juga dapat mengajukan kegiatan khusus dengan penyesuaian materi, waktu, lokasi, dan studi kasus.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat menyampaikan jenis paket, masalah proses, atau kompetensi yang ingin diperkuat sebelum pelaksanaan. Narasumber kemudian dapat menyiapkan studi kasus yang lebih relevan tanpa membuka dokumen yang bersifat rahasia.