Bimtek Tata Kelola Pengangkatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD

pengangkatan Dewan Pengawas Komisaris dan Direksi BUMD membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Pengisian organ BUMD merupakan proses tata kelola yang menentukan kualitas pengawasan dan pengurusan perusahaan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan persyaratan, seleksi, uji kelayakan dan kepatutan, penetapan, serta dokumentasi dilaksanakan secara konsisten.

Mengapa materi ini penting?

Pengisian organ BUMD merupakan proses tata kelola yang menentukan kualitas pengawasan dan pengurusan perusahaan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan persyaratan, seleksi, uji kelayakan dan kepatutan, penetapan, serta dokumentasi dilaksanakan secara konsisten. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• kedudukan dan tanggung jawab Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi
• persyaratan calon dan pemeriksaan kelengkapan administrasi
• pembentukan panitia seleksi, tahapan seleksi, dan uji kelayakan dan kepatutan
• penetapan, masa jabatan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian
• pengendalian konflik kepentingan, dokumentasi, dan jejak audit proses seleksi

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi kepala daerah, pejabat pembina BUMD, biro perekonomian, bagian hukum, panitia seleksi, organ BUMD, dan tim tata kelola perusahaan daerah. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.