Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

sistem informasi penanaman modal daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Informasi penanaman modal yang akurat membantu daerah memberikan layanan, memantau perizinan, membaca realisasi, serta mengambil keputusan pengembangan investasi.

Mengapa materi ini penting?

Informasi penanaman modal yang akurat membantu daerah memberikan layanan, memantau perizinan, membaca realisasi, serta mengambil keputusan pengembangan investasi. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• pemetaan kebutuhan informasi dan alur data investasi
• standar pencatatan, validasi, rekonsiliasi, dan keamanan informasi
• integrasi proses layanan daerah dengan sistem OSS sesuai kewenangan
• penyajian informasi untuk pelayanan, pengawasan, dan pelaporan
• analisis data investasi serta evaluasi kualitas layanan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi DPMPTSP, pengelola OSS, petugas data dan pelaporan, perencana investasi, pengawas perizinan, serta perangkat daerah teknis. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.