Bimtek Manajemen Keuangan Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah harus mendukung manfaat ekonomi, sosial, atau pelayanan publik sekaligus menjaga kehati-hatian fiskal. Pelatihan ini menghubungkan keputusan investasi dengan perencanaan daerah, kemampuan keuangan, analisis kelayakan, risiko, dan pertanggungjawaban.

Mengapa materi ini penting?

Keputusan investasi yang hanya bertumpu pada proyeksi pendapatan dapat mengabaikan risiko hukum, likuiditas, tata kelola, dan manfaat publik. Pemerintah daerah memerlukan proses penilaian, persetujuan, pemantauan, dan evaluasi yang terdokumentasi.

Materi yang dibahas

• prinsip dan bentuk investasi pemerintah daerah
• penyusunan rencana investasi dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan
• analisis kelayakan, manfaat, risiko, dan kemampuan keuangan daerah
• penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pengendalian
• pemantauan kinerja investasi, pelaporan, dan evaluasi

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Peserta dapat membawa contoh dokumen kerja untuk dibahas dalam latihan dan studi kasus.

Metode pelatihan

Pembelajaran memadukan penjelasan konsep, diskusi permasalahan, telaah dokumen, simulasi, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman pembahasan disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kebutuhan organisasi.

Siapa yang perlu mengikuti?

• BPKAD dan tim pengelola investasi daerah
• Bappeda serta perangkat daerah terkait
• BUMD dan unit analisis kebijakan
• APIP, bagian hukum, dan pejabat pengambil keputusan

Hasil yang diharapkan

• mampu menyusun kerangka penilaian investasi
• mampu memetakan manfaat dan risiko
• mampu menyiapkan dokumen keputusan dan pengendalian
• mampu memantau serta mengevaluasi kinerja investasi

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal pada bulan berjalan hingga enam bulan ke depan. Seluruh jadwal yang dipublikasikan tersedia tanpa menunggu kuota, sesuai ketentuan administrasi penyelenggaraan.

Dasar kebijakan

Pembahasan menggunakan regulasi yang relevan dan memperhatikan perubahan ketentuan terbaru. Rujukan utama: Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan waktu dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan undangan atau surat penawaran kepada admin.