Bimtek Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan, dan Perpajakan

Pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan kewajiban perpajakan merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Pelatihan ini membantu peserta melihat hubungan antara perencanaan kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, pemotongan pajak, dan pertanggungjawaban.

Mengapa materi ini penting?

Kesalahan sering terjadi ketika setiap fungsi bekerja sendiri-sendiri. Perubahan spesifikasi, keterlambatan dokumen, ketidaksesuaian tagihan, atau pajak yang keliru dapat memengaruhi pembayaran dan akuntabilitas keseluruhan.

Materi yang dibahas

• sinkronisasi perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan
• pembagian peran PA/KPA, PPK, PPTK, pejabat pengadaan, dan bendahara
• pengendalian kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan kelengkapan tagihan
• pemotongan/pemungutan serta dokumentasi kewajiban perpajakan
• pencatatan, pertanggungjawaban, manajemen risiko, dan persiapan pemeriksaan

Peserta yang disarankan

• PA/KPA, PPK, PPTK, dan pejabat pengadaan
• bendahara serta staf penatausahaan keuangan
• tim pemeriksa hasil pekerjaan dan pengelola kontrak
• APIP dan unit perpajakan instansi

Hasil pelatihan

• mampu memetakan alur proses lintas fungsi
• mampu memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran
• mampu mengidentifikasi titik risiko pengadaan dan pajak
• mampu memperkuat pertanggungjawaban transaksi

Metode pelatihan

Materi dibahas melalui penjelasan, studi kasus, telaah dokumen, latihan, diskusi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pembahasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal pada bulan berjalan hingga enam bulan ke depan. Jadwal reguler tersedia tanpa menunggu kuota sesuai ketentuan administrasi.

Dasar kebijakan

Rujukan utama pembahasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konsultasi pelatihan