Bimtek tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pajak sangat penting di dalam suatu negara  karna pajak salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.

Begitu pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, serta pemberian fasilitas oleh pemerintah guna kepentingan orang pribadi atau badan, maka dalam beberapa referensi hukum pidana dan kriminologi pelanggaran atas perundang-undangan pajak digolongkan sebagai kejahatan berat (felony) yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda secara komulatif.

Penggolongan kejahatan di bidang perpajakan sebagai kejahatan berat tercermin pada UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Referensi hukum pidana menempatkan tindak pidana di bidang pajak sebagai white collar crime dan sekaligus merupakan salah satu jenis dari business crimes.

Penegakan hukum adalah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh penegak hukum, antara lain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan Hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka setiap tahapan proses harus dilakukan dengan baik dan benar.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Perpajakan terkait Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam hal perpajakan dan  Kami Dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI), Akan Melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema “PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”. yang akan diselenggarakan pada:

Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Siapakah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada pemerintahan?

Kami asumsikan yg Anda maksud menggunakan pemerintahan pada hal ini merupakan seluruh aktivitas yg dilakukan sang pemerintah yg diatur pada peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) adalah penyidik yg asal berdasarkan PNS buat melakukan penyidikan tindak pidana eksklusif. Biasanya tindak pidana tadi bukan tindak pidana generik yg biasa ditangani sang penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 nomor lima PP No. 43 Tahun 2012, yg dimaksud menggunakan PPNS merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil eksklusif yg dari peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik & memiliki kewenangan buat melakukan penyidikan tindak pidana pada lingkup undang-undang yg sebagai dasar hukumnya masing-masing.

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Info Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan model tugas & wewenang penyidik PPNS dalam beberapa instansi/forum atau badan pemerintah.

Baca juga :

1. Informasi Materi-materi Bimtek Perpajakan
2. info materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Materi Bimtek Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan disampaikan sebagai berikut:

• Kedudukan PPNS
• Tugas dan wewenang PPNS
• Hak dan kewajiban PPNS
• Tanda pengenal ppns dan pelaksanaan penyidikan
• Pembinaan umum, teknis dan operasional PPNS
• Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan