Bimtek Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Kementerian/Lembaga

Bendahara kementerian/lembaga memegang peran penting dalam menjaga ketertiban penerimaan, pengeluaran, pembukuan, perpajakan, dan pertanggungjawaban APBN. Pelatihan ini membahas alur kerja bendahara secara praktis dan terhubung dengan pengendalian internal.

Mengapa materi ini penting?

Risiko bendahara tidak hanya berkaitan dengan kesalahan hitung. Keterlambatan dokumen, bukti yang tidak memadai, saldo yang tidak direkonsiliasi, atau pemotongan pajak yang keliru dapat menimbulkan koreksi dan temuan.

Materi yang dibahas

• kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab bendahara
• pengelolaan uang persediaan, pembayaran, penerimaan, dan penyetoran
• pengujian tagihan serta kelengkapan bukti transaksi
• pembukuan, pemotongan pajak, rekonsiliasi, dan LPJ bendahara
• pengendalian kas, arsip digital, dan persiapan pemeriksaan

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Peserta dapat membawa contoh dokumen kerja untuk dibahas dalam latihan dan studi kasus.

Metode pelatihan

Pembelajaran memadukan penjelasan konsep, diskusi permasalahan, telaah dokumen, simulasi, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman pembahasan disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kebutuhan organisasi.

Siapa yang perlu mengikuti?

• bendahara penerimaan dan pengeluaran K/L
• PPK, PPSPM, operator, serta staf keuangan
• pengelola administrasi satker dan unit kepatuhan
• APIP serta pejabat terkait pelaksanaan APBN

Hasil yang diharapkan

• mampu mengelola dokumen dan transaksi bendahara
• mampu melakukan pembukuan dan rekonsiliasi
• mampu menyiapkan LPJ serta bukti pendukung
• mampu mengidentifikasi risiko dan koreksi lebih awal

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal pada bulan berjalan hingga enam bulan ke depan. Seluruh jadwal yang dipublikasikan tersedia tanpa menunggu kuota, sesuai ketentuan administrasi penyelenggaraan.

Dasar kebijakan

Pembahasan menggunakan regulasi yang relevan dan memperhatikan perubahan ketentuan terbaru. Rujukan utama: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan waktu dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan undangan atau surat penawaran kepada admin.