Bimtek Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, Renja, dan RKA Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah harus membentuk satu alur. Sasaran dalam RKPD diterjemahkan melalui KUA-PPAS, Renja, dan RKA perangkat daerah dengan indikator, target, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang konsisten.

Bimtek Sinkronisasi RKPD, KUA-PPAS, Renja, dan RKA Perangkat Daerah dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan peserta menerapkan materi pada pekerjaan sehari-hari. Pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tidak berhenti pada pemaparan ketentuan.

Mengapa materi ini penting?

Beberapa persoalan yang sering ditemukan antara lain:

• nomenklatur dan target berubah antar dokumen tanpa penjelasan;
• usulan anggaran belum menunjukkan hubungan dengan hasil yang dituju;
• indikator kinerja belum dapat diukur atau diverifikasi;
• perubahan pagu tidak diikuti penyesuaian keluaran dan jadwal;

Pelatihan membantu peserta melihat hubungan antara aturan, dokumen, pembagian peran, pengendalian, dan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbaikan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.

Materi yang dibahas

1. 1. Hubungan RPJMD, RKPD, Renja, KUA-PPAS, dan RKA
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
2. 2. Penerjemahan sasaran menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
3. 3. Penyelarasan indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
4. 4. Penelaahan konsistensi perencanaan dan penganggaran
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
5. 5. Pengendalian perubahan serta dokumentasi keputusan
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
6. 6. Simulasi matriks sinkronisasi dan checklist reviu
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.

Metode pelatihan

Kegiatan menggabungkan penjelasan terstruktur, diskusi pengalaman peserta, pembahasan contoh dokumen, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi tanpa mengurangi ketepatan rujukan.

Siapa yang perlu mengikuti?

Pelatihan ini relevan bagi Bappeda, TAPD, badan keuangan, perencana perangkat daerah, kasubbag program, PPTK, dan pejabat penatausahaan keuangan.

Hasil yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• memahami dasar kebijakan dan ruang lingkup pekerjaannya;
• memetakan peran, dokumen, risiko, serta titik pengendalian;
• menilai kesenjangan antara prosedur dan praktik;
• menyiapkan checklist atau instrumen kerja yang dapat digunakan; dan
• menyusun tindak lanjut yang realistis bagi unit kerja.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan tanpa menunggu kuota, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi. Pelaksanaan tersedia di berbagai kota dan dapat dibicarakan untuk kebutuhan khusus instansi.

Dasar kebijakan

Materi mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penerapan tetap perlu memperhatikan ketentuan sektoral, kebijakan internal, serta perubahan regulasi terbaru yang relevan dengan instansi peserta.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan jadwal dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan surat penawaran kepada admin Pusdiklat Pemendagri.