Bimtek Pengelolaan, Perhitungan, dan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Persoalan jasa pelayanan sering muncul bukan karena rumah sakit tidak memiliki rumus, melainkan karena sumber data pelayanan, penerimaan, koreksi klaim, daftar penerima, dan indikator pembagian tidak berada dalam satu jalur kendali. Akibatnya, nilai yang akan dibagikan sulit dijelaskan, perubahan data memicu perhitungan ulang, dan pegawai tidak memperoleh informasi yang sama mengenai dasar pembagian.

Masalah yang sering terjadi dalam pembagian Jaspel

• pendapatan yang belum terverifikasi sudah masuk dasar pembagian;
• jasa sarana, jasa pelayanan, insentif, dan remunerasi digunakan sebagai istilah yang saling tertukar;
• data pelayanan unit tidak sama dengan data keuangan atau casemix;
• perubahan klaim, retur, koreksi, atau piutang belum memiliki perlakuan yang konsisten;
• indeks individu tidak didukung definisi, sumber data, dan periode penilaian yang jelas;
• pegawai kesulitan menelusuri cara nilai akhirnya terbentuk; serta
• pembayaran belum direkonsiliasi dengan daftar penerima dan pencatatan keuangan.

Matriks alur kendali Jasa Pelayanan

Materi Bimtek

1. kedudukan jasa pelayanan dalam pengelolaan rumah sakit BLUD;
2. pemetaan pendapatan dan komponen tarif;
3. penetapan periode serta titik potong data;
4. mekanisme pembentukan pool sesuai kebijakan rumah sakit;
5. validasi kelompok penerima dan perubahan data pegawai;
6. penyusunan indeks langsung, tidak langsung, risiko, kinerja, dan kebersamaan sesuai Perkada;
7. simulasi perhitungan, pengujian total, dan pembulatan;
8. persetujuan, pembayaran, koreksi, dan penanganan keberatan;
9. rekonsiliasi daftar distribusi dengan bank serta pembukuan; dan
10. penyusunan SOP, kertas kerja, dan daftar periksa.

Siapa yang disarankan mengikuti?

Pimpinan BLUD, bagian keuangan, tim remunerasi/Jaspel, SDM, casemix, verifikator internal, SPI, komite medik, komite keperawatan, kepala unit, serta pejabat pemerintah daerah yang membina rumah sakit BLUD.

Rujukan dan batas penerapan

• Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD—berstatus berlaku dan menjadi kerangka utama pengelolaan serta remunerasi BLUD.
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit—berstatus berlaku dan mengatur antara lain tata kelola, pendanaan, pencatatan, serta pelaporan rumah sakit.
• Kepmenkes HK.01.07/Menkes/346/2025—pedoman perhitungan biaya satuan pelayanan rumah sakit; relevan untuk konteks biaya layanan, bukan rumus nasional pembagian Jaspel.

Program terkait

• Bimtek Penyusunan Sistem Remunerasi dan Insentif Berbasis Kinerja BLU/BLUD
• Bimtek Tata Kelola Pendapatan Klaim JKN dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Jadwal dan lokasi

Kegiatan tersedia dalam kelas reguler maupun in-house. Fokus materi dapat dipilih berdasarkan masalah penghitungan, struktur indeks, rekonsiliasi, atau penyempurnaan SOP rumah sakit.