Bimtek Penyusunan Sistem Remunerasi dan Insentif Berbasis Kinerja BLU/BLUD

Sistem remunerasi tidak cukup berupa tabel indeks atau daftar insentif. Rumah sakit dan unit BLUD memerlukan arsitektur yang menjelaskan komponen imbalan, kelompok penerima, indikator, bobot, sumber data, mekanisme penilaian, otorisasi, evaluasi, serta penyelesaian keberatan. Jika unsur tersebut tidak terhubung, remunerasi mudah dipersepsikan tidak adil dan sulit digunakan untuk mendorong perbaikan kinerja.

Remunerasi berbeda dari pembagian Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan dapat menjadi salah satu sumber atau bagian perhitungan insentif sesuai kebijakan yang berlaku, sedangkan remunerasi memiliki cakupan lebih luas. Permendagri 79/2018 menyebut komponen remunerasi dapat meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Karena itu, satu rumus Jaspel tidak otomatis menjadi keseluruhan sistem remunerasi.

Kerangka penyusunan sistem remunerasi

Materi Bimtek

1. kerangka remunerasi BLU/BLUD berdasarkan Permendagri 79/2018;
2. pemisahan remunerasi, tarif, jasa pelayanan, dan insentif;
3. pemetaan komponen serta kelompok penerima;
4. penyusunan indikator pengalaman, kompetensi, risiko, kegawatdaruratan, jabatan, dan capaian kinerja;
5. formula, bobot, skala, pembulatan, dan simulasi dampak;
6. hubungan indikator unit, individu, mutu, dan pelayanan;
7. pengujian kemampuan keuangan dan keberlanjutan pelayanan;
8. mekanisme penilaian, verifikasi, persetujuan, keberatan, dan koreksi;
9. evaluasi berkala serta perubahan kebijakan; dan
10. penyiapan naskah usulan, SOP, serta kertas kerja tim remunerasi.

Contoh skenario keputusan

Contoh ilustratif: kenaikan pendapatan tidak serta-merta diikuti kenaikan seluruh insentif. Tim terlebih dahulu menilai kewajiban layanan, arus kas, mutu, capaian unit, data individu, dan ketentuan Perkada. Hasil simulasi kemudian digunakan untuk membandingkan beberapa opsi sebelum usulan disampaikan kepada pihak berwenang.

Peserta yang disarankan

Pemimpin BLUD, direksi/manajemen rumah sakit, bagian SDM, keuangan, perencanaan, tim remunerasi, SPI, komite medik, komite keperawatan, kepala unit, serta perangkat daerah pembina BLUD.

Rujukan dan batas penerapan

• Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD—berstatus berlaku dan menjadi kerangka utama pengelolaan serta remunerasi BLUD.
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit—berstatus berlaku dan mengatur antara lain tata kelola, pendanaan, pencatatan, serta pelaporan rumah sakit.

Program terkait

• Bimtek Pengelolaan, Perhitungan, dan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD
• Bimtek Tata Kelola Pendapatan Klaim JKN dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Jadwal dan lokasi

Program dapat dilaksanakan secara reguler atau in-house. Peserta dapat meminta fokus pada penyusunan kebijakan baru, evaluasi formula, indikator kinerja, atau simulasi dampak.