Bimtek Tata Kelola Pendapatan Klaim JKN dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Klaim yang diajukan rumah sakit tidak selalu langsung menjadi pendapatan yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan jasa pelayanan. Dokumen dapat berstatus belum lengkap, pending, perlu koreksi, dispute, disetujui sebagian, atau dibayar pada periode berbeda. Tanpa rekonsiliasi, data casemix, hasil verifikasi, penerimaan bank, pencatatan keuangan, dan pembagian jasa dapat menghasilkan angka yang tidak sama.

Alur yang harus dipisahkan tetapi tetap terhubung

1. Pelayanan dan dokumentasi klinis: memastikan pelayanan, pencatatan, koding, dan dokumen pendukung konsisten.
2. Pengajuan dan verifikasi klaim: mencatat periode, nilai pengajuan, hasil verifikasi, pending, koreksi, dan dispute.
3. Penerimaan dan pengakuan pendapatan: mencocokkan hasil verifikasi, pembayaran, mutasi bank, piutang, serta pencatatan.
4. Dasar Jaspel: menentukan nilai dan periode yang memenuhi kebijakan pembentukan pool sesuai Perkada/ketetapan internal.
5. Distribusi dan pertanggungjawaban: memvalidasi penerima, indeks, persetujuan, pembayaran, serta rekonsiliasi.

Matriks rekonsiliasi klaim sampai distribusi

Materi Bimtek

1. peta proses pelayanan, dokumentasi, koding, pengajuan, dan verifikasi klaim;
2. register status klaim dan pengendalian dokumen;
3. penanganan pending, koreksi, dispute, kedaluwarsa, serta tindak lanjut;
4. rekonsiliasi data casemix, hasil verifikasi, pembayaran, bank, piutang, dan pendapatan;
5. penentuan titik potong dan periode perhitungan;
6. pemisahan pendapatan klaim, jasa sarana, jasa pelayanan, dan remunerasi;
7. validasi dasar pembentukan pool sesuai kebijakan rumah sakit;
8. distribusi, koreksi, dan pertanggungjawaban Jaspel;
9. pengendalian akses, perubahan data, serta jejak audit; dan
10. penyusunan SOP lintas unit beserta matriks PIC.

Unit yang perlu dilibatkan

Manajemen BLUD, casemix, rekam medis, koder, verifikator internal, unit pelayanan, keuangan, akuntansi, SDM/tim Jaspel, SPI, komite medik, komite keperawatan, dan unit teknologi informasi.

Rujukan dan batas penerapan

• Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD—berstatus berlaku dan menjadi kerangka utama pengelolaan serta remunerasi BLUD.
• Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit—berstatus berlaku dan mengatur antara lain tata kelola, pendanaan, pencatatan, serta pelaporan rumah sakit.
• Permenkes Nomor 3 Tahun 2023—berstatus berlaku dan mengatur standar tarif pelayanan kesehatan program JKN, termasuk pembayaran FKRTL dengan INA-CBG dan Non-INA-CBG.

Program terkait

• Bimtek Pengelolaan, Perhitungan, dan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit BLUD
• Bimtek Penyusunan Sistem Remunerasi dan Insentif Berbasis Kinerja BLU/BLUD

Jadwal dan lokasi

Kegiatan tersedia secara reguler maupun in-house. Untuk kelas khusus rumah sakit, materi dapat difokuskan pada pending claim, rekonsiliasi pendapatan, alur distribusi, atau penyempurnaan SOP lintas unit.