Reviu LKPD tidak lagi aman bila tim hanya menyalin program kerja lama. Permendagri 3/2026 menyatukan pedoman reviu dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen keuangan daerah serta mencabut Permendagri 4/2018. Tim APIP perlu memetakan ulang ruang lingkup, risiko, prosedur, bukti, dan catatan koreksi sebelum menyimpulkan keyakinan terbatas.
Jawaban langsung: reviu LKPD setelah Permendagri 3/2026 dimulai dengan mengunci versi dokumen, entitas, periode, risiko salah saji, serta sumber data. Setiap prosedur harus menunjuk risiko dan bukti yang diuji. Catatan hasil reviu perlu membedakan salah saji, kekurangan bukti, perbedaan rekonsiliasi, dan kelemahan pengendalian; status selesai hanya diberikan setelah koreksi atau penjelasan dibaca ulang.
Artikel ini mendukung Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Information gain-nya adalah peta migrasi program kerja dari aturan lama ke Permendagri 3/2026, bukan panduan penyusunan laporan keuangan.
Batas regulasi terbaru
Permendagri 3/2026 berlaku sejak 2 Februari 2026 dan mencabut Permendagri 4/2018, 9/2018, serta 10/2018. Karena itu, formulir lama hanya dapat dipakai setelah substansinya diuji terhadap pedoman baru. Kerangka SAP tetap merujuk PP 71/2010 dan kebijakan akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.
Matriks risiko-prosedur-bukti
| Akun/proses | Risiko | Prosedur | Sumber bukti | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| kas | saldo tidak lengkap | rekonsiliasi dan telusur | buku, rekening, konfirmasi | sesuai/exception |
| aset | keberadaan/nilai | analitis dan uji dokumen | KIB, GL, berita acara | sesuai/exception |
Kunci versi dan populasi
Simpan tanggal tarik, nomor versi, entitas, dan populasi data. Angka yang berubah setelah prosedur dilakukan harus masuk register perubahan. Tanpa versi, tim dapat menyimpulkan dokumen yang berbeda dari LKPD yang akhirnya ditandatangani.
Klasifikasikan catatan
Pisahkan salah saji angka, ketidakcukupan bukti, perbedaan kebijakan, selisih rekonsiliasi, dan kelemahan pengendalian. Setiap kelas membutuhkan tindak lanjut berbeda. Jangan menutup catatan hanya karena jawaban diterima; uji dokumen dan angka setelah koreksi.
Register koreksi
| ID | Temuan | Dampak | Koreksi | Bukti | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RV-01 | selisih rekonsiliasi | akun dan CaLK | jurnal/penjelasan | GL baru dan readback | terbuka/selesai |
Hubungkan reviu perencanaan dan dokumen keuangan
Permendagri 3/2026 mencakup dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah. Hal ini tidak berarti satu tim boleh mencampur tujuan setiap reviu. Untuk LKPD, hubungan dengan perencanaan dibaca sebagai konteks atas program, target, anggaran, realisasi, dan penjelasan material. Tim perlu mencatat kapan ketidakkonsistenan merupakan salah saji laporan, kelemahan proses, atau isu perencanaan yang harus diteruskan melalui jalur lain.
Matriks keterhubungan dapat memuat sasaran, program, akun material, sumber data, perangkat daerah, dan risiko pelaporan. Namun, kesimpulan tetap mengikuti ruang lingkup penugasan. Jangan mengubah reviu menjadi audit kepatuhan penuh atau evaluasi kinerja tanpa mandat, waktu, kompetensi, dan prosedur yang tepat.
Rancang prosedur analitis yang dapat dijelaskan
Perbandingan angka hanya berguna bila basisnya jelas. Catat periode pembanding, sumber, tingkat agregasi, penyesuaian organisasi, dan ambang yang digunakan untuk memilih selisih. Perubahan besar tidak otomatis salah; perubahan kecil pun dapat penting bila terkait akun sensitif, transaksi akhir tahun, atau pengungkapan wajib. Simpan alasan mengapa suatu fluktuasi diperdalam atau tidak.
Gunakan beberapa sudut baca: tren antarperiode, komposisi akun, rasio yang relevan, hubungan antara neraca dan laporan operasional, serta konsistensi angka dengan CaLK. Jika data perangkat daerah digabung, pastikan eliminasi dan konsolidasi tidak menghasilkan penghitungan ganda. Hasil prosedur analitis harus mengarah ke pertanyaan, dokumen, atau uji lanjutan, bukan sekadar grafik.
Tentukan populasi dan sampel secara sadar
Reviu memberi keyakinan terbatas, tetapi keterbatasan itu bukan alasan memilih sampel secara sembarangan. Catat populasi, kriteria pemilihan, nilai, tanggal, serta alasan memilih transaksi atau saldo. Gabungkan item bernilai besar, berisiko, tidak biasa, atau mendekati batas periode dengan pilihan lain yang memberi gambaran populasi. Bila data tidak lengkap, catat dampaknya pada prosedur dan kesimpulan.
Bukti wawancara perlu ditopang dokumen atau data ketika menyangkut angka dan pengungkapan. Tangkapan layar tanpa sumber, waktu, atau identitas laporan sulit dibaca ulang. Ekspor data sebaiknya memiliki nama file, tanggal tarik, parameter, dan checksum atau kontrol lain yang proporsional agar tim mengetahui bahwa analisis dilakukan pada versi yang sama.
Bedakan koreksi angka dan koreksi pengungkapan
Jurnal koreksi dapat memperbaiki angka buku besar tetapi belum tentu memperbaiki CaLK, daftar rincian, atau laporan turunan. Sebaliknya, penjelasan di CaLK tidak selalu menyelesaikan salah saji angka. Register perlu mempunyai kolom dampak silang: laporan mana yang berubah, tabel mana yang perlu diperbarui, dan apakah perubahan memengaruhi saldo awal, periode berjalan, atau klasifikasi.
Setelah koreksi, lakukan readback dari sumber ke laporan dan dari laporan kembali ke sumber. Dua arah ini membantu menemukan jurnal yang benar tetapi ditempatkan pada akun salah, atau angka laporan yang benar tanpa jejak dokumen memadai. Simpan bukti sebelum dan sesudah agar perubahan tidak tampak seolah-olah tidak pernah terjadi.
Contoh ilustratif
Contoh ilustratif. Tim menemukan saldo persediaan berbeda antara laporan dan kartu. Jawaban awal menyebut keterlambatan input. Tim tidak langsung menutup catatan; mereka mengunci populasi, memeriksa transaksi cut-off, membaca jurnal koreksi, dan memastikan CaLK ikut berubah. Contoh ini rekaan.
Pembagian peran dan titik eskalasi
Ketua tim menjaga konsistensi risiko, prosedur, dan simpulan. Anggota mendokumentasikan data, uji, serta catatan. Pengendali teknis menilai kecukupan prosedur dan perbedaan pendapat. Entitas yang direviu menyediakan data, menjelaskan proses, serta melakukan koreksi oleh pihak berwenang. APIP tidak mengambil alih pencatatan atau menyetujui transaksi yang kemudian direviunya.
Eskalasi diperlukan ketika data material tidak tersedia, terdapat pembatasan akses, jawaban antarpihak bertentangan, koreksi berulang tanpa akar masalah, atau tenggat membuat prosedur penting tidak mungkin dilakukan. Register eskalasi harus menyebut fakta, dampak, pihak yang diberi tahu, keputusan, dan pengaruhnya terhadap kesimpulan.
Alur pemeriksaan
- Kunci pedoman dan versi dokumen.
- Pahami entitas serta transaksi signifikan.
- Nilai risiko dan tentukan prosedur.
- Catat populasi, sampel, dan bukti.
- Klasifikasikan hasil dan dampak.
- Verifikasi koreksi.
- Lakukan readback laporan, CaLK, dan register.
Checklist
- Program kerja telah dipetakan ke Permendagri 3/2026.
- Risiko, prosedur, dan bukti terhubung.
- Versi data terkunci.
- Koreksi tidak menghapus jejak awal.
- Kesimpulan menyebut batas reviu.
Untuk latihan menyusun program kerja dan register koreksi, lihat program reviu LKPD atau hubungi tim melalui WhatsApp.