Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penelaahan yang membantu kepala daerah memperoleh keyakinan terbatas mengenai keandalan informasi sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Reviu bukan audit dan bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan berkas. Proses ini menelusuri hubungan antara transaksi, pencatatan, rekonsiliasi, pengungkapan, dan penyajian laporan berbasis akrual.

Bimtek Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dirancang untuk membantu APIP, pengelola keuangan, dan perangkat daerah memahami alur reviu secara sistematis, mengenali risiko salah saji, serta menyusun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan sebelum laporan keuangan diperiksa.

Mengapa reviu laporan keuangan daerah diperlukan?

Laporan keuangan tidak terbentuk pada akhir tahun saja. Kualitasnya dipengaruhi sejak penetapan kebijakan akuntansi, pencatatan transaksi, pengelolaan aset dan kewajiban, rekonsiliasi antarsistem, sampai penyusunan catatan atas laporan keuangan. Kesalahan pada satu tahap dapat menimbulkan selisih atau pengungkapan yang tidak memadai pada tahap berikutnya.

Reviu membantu pemerintah daerah menemukan persoalan sebelum laporan disampaikan. Fokusnya antara lain konsistensi angka, kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan.

Status regulasi yang perlu diperhatikan

Materi pelatihan harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan. Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tetap dapat dipelajari sebagai konteks perkembangan kebijakan, tetapi tidak lagi ditempatkan sebagai pedoman operasional utama.

Tahapan penting dalam pelaksanaan reviu

1. Perencanaan dan pemetaan risiko

Tim reviu perlu memahami proses bisnis entitas, perubahan kebijakan akuntansi, hasil pemeriksaan sebelumnya, akun yang material, transaksi tidak rutin, serta area yang memiliki risiko salah saji. Perencanaan yang baik membantu menentukan fokus, kebutuhan data, pembagian tugas, jadwal, dan prosedur yang proporsional.

2. Penelusuran dan analisis

Pelaksanaan dapat mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan, analisis hubungan antarakun, pemeriksaan hasil rekonsiliasi, serta penilaian kecukupan pengungkapan. Tim perlu menghubungkan angka dalam laporan dengan dokumen dan proses yang mendasarinya, bukan hanya mencocokkan total secara administratif.

3. Pembahasan temuan

Perbedaan atau kelemahan perlu dikomunikasikan secara jelas kepada entitas yang direviu. Pembahasan sebaiknya menjelaskan kondisi, penyebab, risiko, bukti pendukung, dan tindakan koreksi yang diperlukan agar tidak berhenti sebagai daftar catatan.

4. Pelaporan dan tindak lanjut

Hasil reviu disusun secara ringkas, dapat ditelusuri, dan berorientasi pada perbaikan. Tindak lanjut harus memiliki penanggung jawab, dokumen pendukung, serta batas waktu yang realistis. Koreksi yang telah disepakati perlu dipastikan tercermin dalam laporan keuangan dan catatan terkait.

Baca: Pelajari penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual untuk memperkuat pemahaman sebelum pelaksanaan reviu.

Permasalahan yang sering ditemukan

• saldo antarlaporan atau antarsistem belum konsisten;
• rekonsiliasi belum lengkap atau belum didukung berita acara;
• pencatatan aset, persediaan, pendapatan, belanja, kewajiban, atau ekuitas belum tepat;
• dokumen sumber belum tertata dan sulit ditelusuri;
• koreksi jurnal tidak dilengkapi alasan dan bukti yang memadai;
• catatan atas laporan keuangan belum menjelaskan informasi penting;
• temuan tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan
• koordinasi antara perangkat daerah, fungsi akuntansi, pengelola aset, dan APIP belum efektif.

Materi Bimtek Pelaksanaan Reviu LKPD Berbasis Akrual

1. kerangka regulasi terbaru dan kedudukan reviu dalam siklus pelaporan;
2. perbedaan reviu, audit, evaluasi, monitoring, dan pemeriksaan;
3. perencanaan reviu berbasis risiko dan penetapan area prioritas;
4. pemahaman komponen laporan keuangan berbasis akrual;
5. penelusuran angka dan analisis hubungan antarakun;
6. reviu rekonsiliasi, jurnal koreksi, dan dokumen sumber;
7. penilaian kecukupan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan;
8. identifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern;
9. penyusunan kertas kerja reviu dan dokumentasi bukti;
10. komunikasi hasil, penyusunan laporan, dan pemantauan tindak lanjut; serta
11. latihan kasus sesuai karakteristik pemerintah daerah peserta.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• inspektur, auditor, dan pejabat pengawasan pada APIP daerah;
• pejabat penatausahaan keuangan dan tim penyusun LKPD;
• pengelola akuntansi, aset, pendapatan, dan perbendaharaan;
• pejabat serta staf BPKAD/BKAD/BPKPD;
• PPK-SKPD dan fungsi keuangan perangkat daerah; serta
• pegawai yang terlibat dalam rekonsiliasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Jadwal Bimtek Pelaksanaan Reviu LKPD

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan serta kota pelaksanaan. Jadwal reguler tetap diselenggarakan sesuai ketentuan administrasi, termasuk untuk jumlah peserta terbatas.

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas yang diperoleh peserta:

• pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai;
• penginapan dengan ketentuan twin sharing;
• coffee break, makan siang, dan makan malam selama kegiatan;
• seminar kit;
• tas peserta; dan
• sertifikat pelatihan/bimtek.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat mengajukan kegiatan khusus dengan penyesuaian waktu, lokasi, jumlah peserta, studi kasus, dan fokus materi. Sebelum pelaksanaan, instansi dapat menyampaikan masalah utama agar latihan lebih dekat dengan kondisi pekerjaan peserta.

Referensi resmi

• Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
• status Permendagri Nomor 4 Tahun 2018; dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Pelaksanaan reviu yang baik membutuhkan pemahaman regulasi, kemampuan membaca risiko, ketelitian menelusuri angka, serta komunikasi tindak lanjut yang efektif. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk memperoleh jadwal, undangan, rincian biaya, atau penawaran kegiatan khusus.