Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SAP

Penatausahaan keuangan daerah bukan sekadar kegiatan mencatat penerimaan dan pengeluaran. Proses ini menghubungkan pelaksanaan APBD, kelengkapan bukti transaksi, pengendalian anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis SAP membantu pejabat pengelola keuangan, bendahara, PPK-SKPD, PPTK, dan staf terkait memahami alur kerja tersebut secara sistematis.

Mengapa penatausahaan keuangan daerah perlu diperkuat?

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai rangkaian yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi keandalan laporan dan kesiapan pemeriksaan.

Permasalahan yang sering ditemui antara lain bukti transaksi tidak lengkap, pencatatan terlambat, ketidaksesuaian antara dokumen dan aplikasi, rekonsiliasi belum tuntas, serta pembagian tanggung jawab yang kurang jelas.

Materi yang dibahas

• kedudukan penatausahaan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah;
• peran dan koordinasi PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, bendahara penerimaan, serta bendahara pengeluaran;
• pengendalian dokumen penerimaan dan pengeluaran;
• pembukuan, rekonsiliasi, koreksi, dan penutupan periode;
• hubungan penatausahaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
• penyusunan laporan pertanggungjawaban dan kesiapan dokumen pemeriksaan;
• identifikasi kesalahan administrasi serta langkah perbaikannya.

Hasil yang diharapkan

Peserta diharapkan mampu memetakan alur dokumen, memeriksa konsistensi pencatatan, membangun daftar kendali, dan menyiapkan pertanggungjawaban yang tertib. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah atau perangkat daerah.

Dasar regulasi

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jadwal bimtek dan pilihan lokasi

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan reguler tetap dapat diselenggarakan sesuai ketentuan administrasi.

Siapa yang perlu mengikuti?

PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, bendahara penerimaan dan pengeluaran, pengelola akuntansi, verifikator, serta aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.