Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

transaksi nontunai pemerintah daerah membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

Transaksi nontunai perlu dirancang sebagai proses pengendalian, bukan sekadar memindahkan pembayaran tunai ke kanal elektronik.

Perlu jadwal, undangan, atau surat penawaran?
Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan peserta dan instansi Anda.

Tanya via WhatsApp   |   Telepon Sekarang

Mengapa materi ini penting?

Transaksi nontunai perlu dirancang sebagai proses pengendalian, bukan sekadar memindahkan pembayaran tunai ke kanal elektronik. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• pemetaan jenis transaksi dan kesiapan proses bisnis
• pembagian kewenangan, otorisasi, serta pemisahan fungsi
• kelengkapan dokumen elektronik dan bukti pertanggungjawaban
• rekonsiliasi bank, sistem keuangan, dan pembukuan perangkat daerah
• pengamanan akses, penanganan kegagalan transaksi, dan evaluasi penerapan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi BPKAD, bendahara, PPK-SKPD, PPTK, pejabat penatausahaan keuangan, verifikator, auditor internal, dan pengelola sistem. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda.

WhatsApp Admin   |   Telepon 0812-9437-7777