Bimtek Peran Bamus, Bapemperda, dan Badan Kehormatan DPRD

Alat kelengkapan DPRD bekerja melalui fungsi yang saling berkaitan. Badan Musyawarah mengatur agenda kelembagaan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengoordinasikan program pembentukan perda, sedangkan Badan Kehormatan menjaga pelaksanaan kode etik dan tata beracara. Ketiganya perlu bekerja tertib agar fungsi DPRD berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa istilah Bapemperda digunakan?

Istilah yang digunakan dalam kerangka tata tertib DPRD saat ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Istilah lama “Balegda” masih dikenal dalam berbagai dokumen dan percakapan, tetapi pembelajaran sebaiknya menggunakan nomenklatur yang berlaku agar peserta tidak keliru ketika menyusun tata tertib, program kerja, atau dokumen kelembagaan.

Peran Badan Musyawarah

Bamus membantu DPRD menyusun rencana dan agenda kerja secara terukur. Materi pelatihan membahas penyusunan jadwal kegiatan, penetapan agenda rapat, koordinasi dengan alat kelengkapan lain, dan penanganan perubahan agenda tanpa mengganggu prioritas kelembagaan.

• menyelaraskan agenda rapat dan kegiatan DPRD;
• memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD;
• memfasilitasi penjelasan antarsesama alat kelengkapan; dan
• menjaga agar jadwal pembahasan sesuai tata tertib.

Peran Bapemperda

Bapemperda berperan dalam penyusunan program pembentukan perda, koordinasi pembahasan, pengkajian rancangan perda, dan evaluasi capaian program. Peserta berlatih menghubungkan kebutuhan regulasi daerah dengan perencanaan, partisipasi pemangku kepentingan, harmonisasi, dan kualitas naskah kebijakan.

Peran Badan Kehormatan

Badan Kehormatan menangani penegakan kode etik melalui prosedur yang adil, terdokumentasi, dan tidak mengabaikan hak pihak yang diperiksa. Pembahasan mencakup penerimaan pengaduan, verifikasi awal, pemeriksaan, pengambilan keputusan, pelaporan, serta pencegahan benturan kepentingan.

Materi yang dapat disesuaikan

• pemetaan tugas dan hubungan kerja alat kelengkapan DPRD;
• penyusunan agenda dan kalender kerja DPRD;
• program pembentukan perda dan pengendalian proses pembahasan;
• kode etik, tata beracara, dan dokumentasi pemeriksaan;
• studi kasus koordinasi Bamus, Bapemperda, dan Badan Kehormatan; serta
• monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan.

Dasar regulasi

Rujukan utama ialah PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang pada sumber resmi tercatat berstatus berlaku. Penerapan teknis tetap perlu diselaraskan dengan tata tertib DPRD masing-masing.

Materi lain bidang legislatif tersedia pada halaman program Bimtek DPRD.

Jadwal Bimtek dan Pelatihan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan kota pelaksanaan. Kegiatan tetap dapat diselenggarakan tanpa menunggu kuota penuh sepanjang ketentuan administrasi telah dipenuhi.