Bimtek Pemberdayaan UMKM Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

pemberdayaan UMKM berdasarkan PP 7 Tahun 2021 membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

PP Nomor 17 Tahun 2013 telah dicabut oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 sehingga materi pembinaan UMKM perlu menggunakan kerangka yang berlaku.

Mengapa materi ini penting?

PP Nomor 17 Tahun 2013 telah dicabut oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 sehingga materi pembinaan UMKM perlu menggunakan kerangka yang berlaku. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• pendataan dan klasifikasi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah
• kemudahan perizinan, akses layanan, pembiayaan, serta pendampingan
• pelindungan usaha, kemitraan, promosi, dan pengembangan pasar
• inkubasi, peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas perangkat daerah
• indikator hasil, evaluasi program, dan tindak lanjut pemberdayaan

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi Dinas Koperasi dan UMKM, perangkat daerah ekonomi, pendamping usaha, pengelola inkubasi, kecamatan, desa, BUMN, BUMD, dan mitra pemberdayaan. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.