Kabinet Merah Putih dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Struktur Kabinet Merah Putih dan kebutuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dipahami sebagai rangkaian kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Pelatihan ini membantu peserta menghubungkan ketentuan, pembagian peran, prosedur, dan bukti administrasi dengan persoalan nyata di unit kerja.

Mengapa materi ini penting?

Perubahan struktur kementerian memengaruhi pembagian urusan, koordinasi program, hubungan pusat-daerah, serta penyesuaian dokumen dan komunikasi antarlembaga.

Pelatihan diarahkan agar peserta mampu mengenali titik risiko, memeriksa kelengkapan proses, dan menyusun tindak lanjut yang dapat diterapkan setelah kegiatan.

Ruang lingkup pembahasan

• kedudukan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• pembagian urusan dan hubungan koordinasi;
• implikasi kelembagaan terhadap pemerintah daerah;
• penyesuaian nomenklatur, komunikasi, dan dokumen kerja;
• cara memeriksa informasi kabinet melalui sumber resmi;

Siapa yang perlu mengikuti?

Kegiatan ini relevan bagi aparatur pemerintah, sekretariat daerah, perencana, bagian organisasi, humas, dan pengelola program lintas sektor. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi, tingkat pengalaman peserta, dan kasus yang ingin dibahas.

Hasil belajar yang diharapkan

• memahami kerangka kebijakan dan alur kerja secara utuh;
• membedakan peran, kewenangan, dan dokumen pada setiap tahap;
• mengidentifikasi risiko kesalahan administrasi dan substansi;
• menyusun langkah perbaikan yang realistis untuk unit kerja; dan
• mempraktikkan pemeriksaan kasus melalui diskusi dan latihan.

Metode pelatihan

Pembelajaran memadukan penjelasan konsep, pembahasan regulasi, contoh dokumen, studi kasus, diskusi, dan latihan. Peserta dapat membawa persoalan aktual sepanjang tidak memuat data rahasia.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal pada bulan berjalan hingga beberapa bulan ke depan. Jadwal reguler tetap tersedia tanpa menunggu kuota dan kota pelaksanaan dapat dikonsultasikan dengan admin.

Dasar kebijakan

Materi disusun dengan memperhatikan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih serta ketentuan teknis terkait yang masih berlaku. Penerapan tetap perlu disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi instansi.

Konsultasikan kebutuhan instansi Anda

Untuk jadwal, lokasi, penyesuaian materi, undangan, atau surat penawaran, hubungi admin Pusdiklat Pemendagri.

WhatsApp/Telepon: 0812-9437-7777