Bimtek Peningkatan Kapasitas LPSE dan Standardisasi Layanan Elektronik

LPSE mendukung terselenggaranya proses pengadaan elektronik yang andal. Kapasitasnya tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga tata kelola, kompetensi personel, prosedur layanan, pengamanan akses, dokumentasi insiden, dan koordinasi dengan UKPBJ.

Bimtek Peningkatan Kapasitas LPSE dan Standardisasi Layanan Elektronik dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus kemampuan peserta menerapkan materi pada pekerjaan sehari-hari. Pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tidak berhenti pada pemaparan ketentuan.

Mengapa materi ini penting?

Beberapa persoalan yang sering ditemukan antara lain:

• prosedur layanan dan eskalasi gangguan belum terdokumentasi;
• hak akses pengguna belum ditinjau secara berkala;
• dukungan pengguna belum memiliki standar waktu dan rekam jejak;
• evaluasi insiden belum menghasilkan perbaikan pencegahan;

Pelatihan membantu peserta melihat hubungan antara aturan, dokumen, pembagian peran, pengendalian, dan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbaikan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.

Materi yang dibahas

1. 1. Kedudukan dan hubungan kerja LPSE dengan UKPBJ
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
2. 2. Standardisasi layanan serta pengelolaan permintaan
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
3. 3. Administrasi akun dan pengendalian akses
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
4. 4. Pencatatan gangguan, eskalasi, dan pemulihan layanan
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
5. 5. Dokumentasi, keamanan informasi, dan kontinuitas
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.
6. 6. Indikator layanan dan rencana peningkatan kapasitas
   Pembahasan dilengkapi contoh penerapan, pertanyaan pengendalian, dan latihan yang relevan dengan pekerjaan peserta.

Metode pelatihan

Kegiatan menggabungkan penjelasan terstruktur, diskusi pengalaman peserta, pembahasan contoh dokumen, latihan kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi tanpa mengurangi ketepatan rujukan.

Siapa yang perlu mengikuti?

Pelatihan ini relevan bagi pengelola LPSE, UKPBJ, administrator sistem, verifikator, helpdesk, pejabat pengadaan, dan unsur pengawasan.

Hasil yang diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan mampu:

• memahami dasar kebijakan dan ruang lingkup pekerjaannya;
• memetakan peran, dokumen, risiko, serta titik pengendalian;
• menilai kesenjangan antara prosedur dan praktik;
• menyiapkan checklist atau instrumen kerja yang dapat digunakan; dan
• menyusun tindak lanjut yang realistis bagi unit kerja.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan tanpa menunggu kuota, sepanjang pendaftaran dan ketentuan administrasi telah dipenuhi. Pelaksanaan tersedia di berbagai kota dan dapat dibicarakan untuk kebutuhan khusus instansi.

Dasar kebijakan

Materi mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua aturan PBJ Pemerintah. Penerapan tetap perlu memperhatikan ketentuan sektoral, kebijakan internal, serta perubahan regulasi terbaru yang relevan dengan instansi peserta.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Sampaikan jumlah peserta, pilihan jadwal dan kota, kebutuhan materi, serta permintaan surat penawaran kepada admin Pusdiklat Pemendagri.