Perjanjian kinerja BLUD Puskesmas bukan sekadar dokumen penandatanganan antara kepala daerah dan pemimpin BLUD. Dokumen ini seharusnya menjadi penghubung antara mandat pelayanan, rencana kerja, anggaran, target keuangan, manfaat bagi masyarakat, dan proses evaluasi.
Apabila perjanjian kinerja hanya berisi target umum, tim pengelola akan kesulitan menentukan data yang harus dikumpulkan dan tindakan yang perlu dilakukan ketika capaian menyimpang. Sebaliknya, perjanjian yang disusun dengan indikator, sumber data, periode ukur, dan penanggung jawab yang jelas dapat menjadi alat kendali yang praktis.
| Dasar utama | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah |
|---|---|
| Ketentuan terkait | Pasal 68 mengenai DPA, RBA, dan perjanjian kinerja; Pasal 100 mengenai laporan keuangan tahunan yang disertai laporan kinerja |
| Status regulasi | Berlaku pada basis data resmi peraturan.go.id saat artikel ini disusun |
| Batas pembahasan | Kerangka praktis penyusunan dan evaluasi; format akhir mengikuti kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan organisasi |
Apa fungsi perjanjian kinerja BLUD Puskesmas?
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menyebut bahwa DPA dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani kepala daerah dan pemimpin. Perjanjian tersebut antara lain memuat komitmen peningkatan kinerja pelayanan bagi masyarakat, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
Dari ketentuan tersebut, perjanjian kinerja mempunyai sedikitnya empat fungsi praktis:
- menerjemahkan tujuan menjadi target: sasaran pelayanan dibuat lebih terukur;
- menyatukan perencanaan dan anggaran: sumber daya diarahkan pada hasil yang ingin dicapai;
- menentukan dasar evaluasi: capaian dinilai dengan definisi dan data yang disepakati; dan
- memperjelas akuntabilitas: setiap target mempunyai penanggung jawab dan tindak lanjut.
Karena itu, dokumen ini sebaiknya dibaca bersama RBA, DPA, standar pelayanan, dokumen mutu, serta kebijakan daerah yang berlaku. Perjanjian kinerja bukan pengganti dokumen tersebut, tetapi menjadi simpul yang menghubungkannya.
Unsur yang perlu disiapkan
1. Sasaran strategis
Sasaran menjelaskan perubahan atau kondisi yang ingin dicapai, bukan hanya daftar kegiatan. “Melaksanakan rapat evaluasi” adalah aktivitas, sedangkan “meningkatkan ketepatan tindak lanjut hasil evaluasi” adalah sasaran yang lebih berorientasi hasil.
Sasaran Puskesmas dapat berhubungan dengan akses masyarakat, mutu pelayanan, ketertiban proses internal, kesinambungan layanan, kesehatan keuangan, atau penguatan kapasitas organisasi. Pilih sasaran yang paling relevan dengan persoalan nyata dan mandat organisasi.
2. Indikator kinerja
Setiap sasaran memerlukan indikator yang menjelaskan tanda keberhasilannya. Indikator dapat dikelompokkan ke dalam dimensi keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta manfaat bagi masyarakat.
Nama indikator perlu dilengkapi dengan definisi operasional, rumus atau cara ukur, satuan, sumber data, frekuensi pelaporan, dan pihak yang memvalidasi. Tanpa unsur tersebut, angka dari unit berbeda dapat mempunyai arti yang berbeda.
3. Nilai awal dan target
Nilai awal menggambarkan posisi sebelum periode kinerja berjalan. Target menunjukkan capaian yang ingin dituju. Penetapan target sebaiknya mempertimbangkan data historis, kapasitas personel dan sarana, kebutuhan masyarakat, risiko, serta dukungan anggaran.
Target yang terlalu rendah tidak mendorong perbaikan. Target yang tidak realistis juga dapat menghasilkan perilaku mengejar angka tanpa memperhatikan mutu. Karena itu, dasar penetapan target perlu dicatat agar dapat dijelaskan ketika evaluasi dilakukan.
4. Program, kegiatan, dan dukungan anggaran
Target harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan kegiatan dan sumber daya. Jika sasaran adalah mempercepat layanan, RBA perlu menunjukkan dukungan untuk proses yang relevan, misalnya perbaikan alur, sistem antrean, kompetensi petugas, atau sarana yang memang dibutuhkan.
Hubungan ini membantu tim menjawab apakah anggaran digunakan untuk faktor yang benar-benar memengaruhi capaian, bukan sekadar mengulang pola belanja tahun sebelumnya.
5. Penanggung jawab dan mekanisme pelaporan
Penanggung jawab tidak hanya bertugas mengirim angka. Ia perlu memastikan definisi indikator diterapkan dengan benar, bukti disimpan, hambatan dilaporkan, dan tindak lanjut dikoordinasikan. Tetapkan pula jadwal pengumpulan data, pihak pemeriksa, forum evaluasi, dan batas waktu perbaikan.
Ingin menyelaraskan RBA, target, dan evaluasi kinerja BLUD?
Pelajari program Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dan konsultasikan kebutuhan instansi Anda.
Contoh matriks kerja yang dapat disesuaikan
Matriks berikut merupakan contoh struktur, bukan format wajib. Pemerintah daerah dan Puskesmas dapat menyesuaikannya dengan dokumen, kewenangan, serta sistem pengukuran yang digunakan.
| Sasaran | Contoh indikator | Sumber data | Tinjauan |
|---|---|---|---|
| Memperkuat kesehatan keuangan | Likuiditas; realisasi pendapatan; kemampuan pendapatan layanan mendukung pengeluaran | Laporan keuangan dan laporan pendapatan-belanja | Bulanan atau triwulanan sesuai kebutuhan |
| Meningkatkan pengalaman masyarakat | Waktu tunggu; kepuasan; keluhan yang ditindaklanjuti tepat waktu | Sistem antrean, survei, register pengaduan | Bulanan dan evaluasi berkala |
| Menertibkan proses internal | Ketepatan dokumen; kepatuhan prosedur; penyelesaian tindak lanjut | Register dokumen, catatan mutu, laporan pengawasan | Bulanan atau triwulanan |
| Meningkatkan kapasitas organisasi | Pemenuhan rencana kompetensi dan penyelesaian rencana perbaikan | Dokumen SDM dan rencana tindak lanjut | Triwulanan atau semesteran |
| Memperkuat manfaat layanan | Akses kelompok sasaran; kesinambungan layanan prioritas; hasil program yang relevan | Data pelayanan dan laporan program | Sesuai siklus program |
Cara menetapkan target yang dapat dipertanggungjawabkan
Target yang baik tidak ditentukan hanya dengan menaikkan angka tahun lalu. Gunakan langkah berikut:
- periksa nilai awal: pastikan data historis menggunakan definisi yang sama;
- identifikasi kesenjangan: bandingkan kondisi saat ini dengan standar, kebutuhan, atau hasil yang diharapkan;
- petakan faktor penentu: lihat personel, proses, sarana, data, risiko, dan dukungan anggaran;
- tetapkan tingkat perbaikan: pilih target yang menantang tetapi masih dapat dijelaskan;
- catat asumsi: tuliskan kondisi yang menjadi dasar target; dan
- siapkan batas evaluasi: tentukan kapan target perlu ditinjau tanpa mengubahnya hanya untuk menutupi kegagalan.
Perubahan target di tengah periode harus memiliki alasan yang dapat diverifikasi, misalnya perubahan kebijakan, keadaan darurat, atau perubahan kapasitas yang material. Jejak keputusan perlu disimpan agar evaluasi tetap transparan.
Bagaimana evaluasi dilakukan?
Evaluasi berkala, bukan hanya akhir tahun
Evaluasi triwulanan atau sesuai kebutuhan memungkinkan masalah ditemukan lebih awal. Forum evaluasi sebaiknya tidak hanya membaca persentase capaian, tetapi juga membahas mutu data, hambatan, dampak terhadap masyarakat, risiko, dan keputusan perbaikan.
Bandingkan target, realisasi, dan penyebab
Selisih antara target dan realisasi perlu dianalisis. Capaian di atas target tidak selalu berarti baik jika diperoleh dengan mengorbankan mutu atau menimbulkan risiko baru. Sebaliknya, capaian di bawah target memerlukan penjelasan berbasis bukti, bukan sekadar alasan umum.
Tetapkan tindak lanjut yang jelas
Setiap masalah penting perlu ditutup dengan keputusan: tindakan apa yang dilakukan, siapa penanggung jawabnya, kapan selesai, dan bukti apa yang menunjukkan perbaikan. Pada pertemuan berikutnya, status tindak lanjut perlu diperiksa kembali.
Hubungkan dengan laporan tahunan
Pasal 100 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur laporan keuangan tahunan disertai laporan kinerja. Jika data perjanjian kinerja telah dikumpulkan dan dievaluasi secara berkala, penyusunan laporan akhir tahun akan lebih konsisten dan mudah ditelusuri.
Kesalahan yang perlu dihindari
- sasaran ditulis sebagai daftar kegiatan;
- indikator terlalu banyak dan tidak menunjukkan prioritas;
- target ditetapkan tanpa nilai awal atau dasar yang jelas;
- indikator tidak mempunyai sumber data dan definisi operasional;
- RBA dan anggaran tidak mendukung faktor yang memengaruhi target;
- laporan hanya menyajikan angka tanpa analisis penyebab;
- evaluasi tidak menghasilkan penanggung jawab dan batas waktu; serta
- target keuangan dibahas terpisah dari mutu dan manfaat pelayanan.
Checklist sebelum perjanjian kinerja ditandatangani
- Apakah sasaran berorientasi pada hasil yang dibutuhkan masyarakat?
- Apakah indikator keuangan, pelayanan, dan manfaat telah seimbang?
- Apakah setiap indikator mempunyai definisi, rumus, sumber data, dan penanggung jawab?
- Apakah target memiliki nilai awal dan dasar penetapan?
- Apakah kegiatan serta anggaran dalam RBA mendukung target?
- Apakah jadwal pelaporan dan forum evaluasi sudah ditentukan?
- Apakah risiko utama dan tindakan pengendaliannya telah dipertimbangkan?
- Apakah mekanisme tindak lanjut dapat dilacak sampai selesai?
Untuk memahami hubungan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan secara lebih luas, baca Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLU dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Kesimpulan
Perjanjian kinerja BLUD Puskesmas akan bermanfaat apabila menyatukan sasaran, indikator, target, program, anggaran, sumber data, penanggung jawab, dan tindak lanjut. Dokumen yang ringkas tetapi jelas lebih berguna daripada daftar target panjang yang tidak pernah dipakai dalam pengambilan keputusan.
Dengan evaluasi berkala dan bukti yang dapat ditelusuri, perjanjian kinerja dapat berfungsi sebagai alat perbaikan layanan sekaligus penguatan akuntabilitas pengelolaan BLUD.
Butuh informasi Bimtek BLU/BLUD untuk Puskesmas atau instansi Anda?
Hubungi admin untuk materi, jadwal, pelaksanaan khusus, undangan, dan surat penawaran.