Koordinasi penyidikan PPNS setelah berlakunya KUHAP 2025 perlu dibuktikan per perkara, bukan hanya melalui notulen rapat koordinasi tahunan. Tim harus dapat menunjukkan dasar kewenangan sektoral, rezim hukum acara yang dipakai, kapan Penyidik Polri dilibatkan, tindakan apa yang dikonsultasikan, dokumen apa yang diserahkan, dan bagaimana koreksi ditutup. Panduan ini ditujukan untuk PPNS, atasan PPNS, bagian hukum, […]
Tag: diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Administrasi PPNS 2026: Checklist Pengangkatan, Pelantikan, dan KTP sesuai Permenkum 26/2025
Administrasi PPNS 2026 perlu dibaca sebagai satu siklus, bukan sekadar kegiatan mengunggah dokumen pengangkatan. Sejak Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 berlaku, instansi perlu menghubungkan pemeriksaan calon, rekomendasi pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, pelantikan, KTP PPNS, mutasi, sampai pemutakhiran data. Kesalahan kecil pada identitas, dasar kewenangan, atau urutan proses dapat membuat berkas dikembalikan dan jadwal […]
Bimtek Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis. PPNS melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Kualitas penyidikan bergantung pada pemahaman batas […]