Bimtek Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil membantu instansi menghubungkan ketentuan, pembagian peran, dokumen, dan praktik kerja sehari-hari. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi mampu mengenali kebutuhan organisasi dan menyiapkan langkah perbaikan yang realistis.

PPNS melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Kualitas penyidikan bergantung pada pemahaman batas kewenangan, administrasi perkara, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

Mengapa materi ini penting?

PPNS melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Kualitas penyidikan bergantung pada pemahaman batas kewenangan, administrasi perkara, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis. Materi dibahas dengan contoh alur kerja sehingga peserta dapat membedakan ketentuan, risiko, dokumen pendukung, dan tindakan yang perlu dikoordinasikan.

Ruang lingkup pembelajaran

• kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan batas tindakan PPNS
• tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan sektoral
• administrasi penyidikan, berita acara, pengelolaan barang bukti, dan dokumentasi
• koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis oleh Kepolisian Negara RI
• etika, perlindungan hak, pengendalian risiko hukum, dan evaluasi penanganan perkara

Metode pelatihan

Kegiatan memadukan pemaparan, diskusi kasus, latihan pemetaan proses, telaah dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedalaman materi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, jabatan peserta, dan persoalan yang sedang dihadapi.

Peserta dan hasil yang diharapkan

Program ini relevan bagi PPNS kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Satpol PP, bagian hukum, atasan PPNS, sekretariat PPNS, serta aparatur pengawasan. Setelah kegiatan, peserta diharapkan mampu memahami perannya, memeriksa kelengkapan proses dan dokumen, mengidentifikasi risiko, serta menyusun perbaikan yang dapat diterapkan di unit kerja.

Rujukan resmi

Pembahasan memperhatikan PP Nomor 43 Tahun 2012. Penerapan tetap perlu menyesuaikan perubahan peraturan, kewenangan instansi, dan kondisi organisasi pada saat kegiatan berlangsung.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih tanggal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Materi, undangan, dan surat penawaran dapat dikonsultasikan kepada admin.