Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu penting dalam setiap pemilihan kepala daerah. ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, tetapi pelaksanaan tugasnya harus bebas dari keberpihakan dan kepentingan praktis peserta pemilihan. Batas ini penting karena ASN mengelola pelayanan publik, program pemerintah, anggaran, fasilitas negara, dan data yang tidak boleh digunakan untuk menguntungkan calon […]
Pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang memiliki tahapan, kewenangan lembaga, dokumen, dan ketentuan teknis yang saling berkaitan. Kesalahan memahami peran pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta, dan masyarakat dapat menimbulkan komunikasi yang tidak tepat, penggunaan fasilitas yang berisiko, atau kegiatan sosialisasi yang tidak netral. Bimtek Tahapan dan Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah membantu aparatur dan […]