Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan transformasi pengelolaan ASN di Indonesia. Undang-undang ini berlaku sejak 31 Oktober 2023 dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut istilah atau administrasi kepegawaian. Arah kebijakannya mencakup penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, pengembangan […]
Perubahan kebijakan aparatur tidak cukup dipahami sebagai pergantian dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membawa arah baru dalam sistem merit, pengelolaan talenta, pengembangan kompetensi, kinerja, mobilitas, digitalisasi manajemen ASN, dan penataan tenaga non-ASN. Bimtek Implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan instansi pemerintah menerjemahkan […]