Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah memerlukan kesesuaian antara regulasi, basis data, proses pemungutan, pelayanan wajib pajak, penatausahaan, dan pelaporan. Perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 membuat pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan, prosedur, dan kompetensi aparaturnya. Bimtek Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirancang […]

