Bimtek Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Dalam meningkatkan ketertiban dalam administrasi mengenai pengelolaan PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan, Dirjen pajak telah mengeluarkan peraturan baru yang tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 yang terkait dengan nomor objek PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam tertib bayar pajak.

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Berkaitan dengan BPHTB atau pajak Bumi dan Bangunan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain peraturan pemerintahnya, muncul juga undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah serta segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dalam retribusi PBB.

Pemerintah pun memberikan kemudahan, adanya kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan. Bahkan dalam penyampaian SPTnya dibuat melalui e-SPT, e-Filling dan media elektronik lainnya yang sudah diterapkan oleh pemerintah tersebut.

Maka dibuatlah bimbingan teknologi mengenai manajemen pengelolaan keuangan pajak dan retribusi daerah serta kedudukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan pada setiap masyarakat yang masih belum memahami tentang manajemen keuangan pengelolaan di bidang perpajakan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah maka kami akan mengadakan Seminar / Bimtek / Diklat bidang Perpajakan tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

0812 943 77777

0812 943 77777

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

1. Merumuskan segala jenis kebijakan di bidang pendapatan daerah.
2. Menyusun kebijakan pelaksanaan dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB serta Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa disingkat menjadi PBB.
3. Menyelenggarakan segala jenis urusan dalam pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, retribusi daerah, serta pembukuan dan pelaporan dan pengendalian dalam operasional pajak.
4. Melakukan pendataan, penilaian, serta menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah perkotaan.
5. Mengolah segala hal data dan informasi yang berkaitan dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.
6. Melakukan pelayanan dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.

Beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Dalam Penerimaan PBB Di Suatu Daerah

1. Banyak tanah yang sudah dijual oleh warga atau penduduk namun tidak ada BNN atau Bea Balik Nama. Sedangkan data yang tertera di surat tanah adalah pemilik yang pertama.
2. Warga atau penduduk yang tidak kooperatif dalam hal pembayaran pajak khususnya PBB.
3. Banyak juga tanah kosong yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, sehingga tidak diketahui WP atau Wajib Pajaknya.

Maka dari itu, masih banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui oleh hampir pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.