Pelatihan Peran Satpol PP dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Satpol PP tidak hanya hadir pada saat penertiban. Perannya juga mencakup pencegahan gangguan, pembinaan, perlindungan masyarakat, dukungan penegakan Perda dan Perkada, serta koordinasi untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengapa pelatihan ini diperlukan?

Tata kelola yang baik membutuhkan keputusan yang dapat dijelaskan, tindakan yang terdokumentasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta ruang komunikasi dengan masyarakat. Peran Satpol PP perlu dipahami sebagai bagian dari sistem tersebut.

Materi yang dibahas

• posisi Satpol PP dalam tata kelola pemerintah daerah
• pemetaan kepentingan dan risiko kebijakan
• pencegahan gangguan dan pembinaan masyarakat
• koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat terkait
• transparansi proses, dokumentasi, serta pengaduan
• pelayanan yang menghormati hak dan martabat warga
• evaluasi kebijakan serta pembelajaran organisasi

Peserta yang disarankan

Pimpinan dan anggota Satpol PP, sekretariat daerah, bagian hukum, perangkat daerah teknis, kecamatan, serta pengelola pengaduan.

Hasil yang diharapkan

Peserta mampu merancang model koordinasi, alur eskalasi, standar dokumentasi, serta indikator yang menilai bukan hanya jumlah kegiatan tetapi juga mutu penyelesaian masalah.

Rujukan dan batas penerapan

Dasar kelembagaan menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Penerapannya diselaraskan dengan kebijakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tata kelola daerah.

Program Satpol PP lainnya dapat dilihat pada halaman klaster Satpol PP.

Jadwal Bimtek dan Pelatihan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan kota pelaksanaan. Kegiatan tetap dapat diselenggarakan tanpa menunggu kuota penuh sepanjang ketentuan administrasi telah dipenuhi.