Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

Berita mengenai aksi Polisi Pamong Praja dalam menertibkan termasuk melakukan penggusuran sudah seringkali kita lihat, dan memang Polisi Pamong Praja ini adalah salah satu kekuatan yang posisinya paling depan dan selalu diandalkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja ini juga merupakan bagian dari unit kerja pemerintah daerah, karenanya, para personilnya dituntut untuk menegakkan kebijakan perda atau peraturan daerah dan juga perkada atau peraturan kepala daerah dengan cara yang profesional.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai SDM Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pentingnya Meningkatkan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Mengenalkan Tugas Pokok dan Fungsinya
Coba kita lihat sejenak Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, mari kita soroti pasal 3 dan pasal 4, dimana kedua pasal ini mengungkapkan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja.

Sebagai tambahan pengetahuan, berikut adalah tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja secara umum, antara lain:

1. Tugas Pokok Polisi Pamong Praja

a. Melaksanakan pemeliharaan dan juga penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

2. Fungsi Polisi Pamong Praja

a. Penyusunan program serta pelaksanaan ketentraman dan juga ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan juga ketertiban umum di daerah
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan juga keputusan kepala daerah
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan juga penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum, penegakan peraturan daerah berikut dengan peraturan bupati dengan aparat kepolisian Indonesia, PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan atau aparat yang lainnya
e. Pengawasan pada masyarakat, aparat serta badan hukum agar memahami dan juga menaati perda (peraturan daerah) serta keputusan kepala daerah
f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
g. Pelaksanaan tugas-tugas yang lain, yang diberikan oleh kepala daerah

Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di atas sudah menunjukkan pada kita bahwasanya Polisi Pamong Praja memang memiliki peran yang penting untuk menyangga kewibawaan pemerintah daerah. Selain itu juga berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif di dalam kehidupan pembangunan bangsa.

Dalam rangka menjalankan peran yang sangat tidak ringan tersebut, rasanya memang perlu diupayakan yang namanya peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Hal ini sangat penting supaya para personel Polisi Pamong Praja ini juga terlatih, profesional, memiliki mental yang baik, mampu menjalankan perannya sebagai pencipta ketentraman, perekat persatuan bangsa, sadar dengan tanggung jawabnya sebagai pihak pelayan publik serta setia dan taat kepada bangsa dan negaranya,

Output yang diharapkan dari upaya peningkatan kapasitas ini adalah para personel Polisi Pamong Praja memiliki pemahaman yang baik mengenai tupoksi-nya sekaligus mengimplementasikannya dan mempraktekkannya saat bertugas di lapangan.