Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi: Tata Kelola, Usaha, dan Pertanggungjawaban

Koperasi membutuhkan pengelolaan yang tertib agar tujuan pelayanan anggota dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha. Keputusan bisnis, pengelolaan modal, pembagian sisa hasil usaha, pelayanan anggota, serta pertanggungjawaban tidak cukup hanya mengandalkan kebiasaan. Semuanya perlu disusun berdasarkan prinsip koperasi, aturan organisasi, data keuangan, dan keputusan rapat anggota.

Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi membantu pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota memahami hubungan antara tata kelola organisasi dan pengelolaan usaha. Peserta tidak hanya mempelajari pembagian tugas, tetapi juga cara menyiapkan rencana kerja, mengendalikan transaksi, menyusun laporan, dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan kepada anggota.

Mengapa manajemen koperasi perlu diperkuat?

Manajemen koperasi berbeda dari perusahaan biasa karena anggota memiliki kedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Karena itu, keputusan strategis harus mencerminkan kepentingan anggota dan dijalankan melalui mekanisme organisasi yang benar. Koperasi yang aktif secara usaha tetapi lemah dalam pertanggungjawaban berisiko kehilangan kepercayaan anggota. Sebaliknya, koperasi yang tertib administrasi namun tidak mampu memberi manfaat ekonomi juga sulit berkembang.

Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain rencana kerja yang tidak terhubung dengan anggaran, pembagian kewenangan yang kabur, pencatatan transaksi yang tidak konsisten, pengawasan yang hanya bersifat formal, data anggota yang tidak mutakhir, dan rapat anggota tahunan yang terlambat. Pelatihan membantu peserta melihat persoalan tersebut sebagai satu rangkaian pengelolaan, bukan masalah yang berdiri sendiri.

Struktur tanggung jawab dalam koperasi

Inti naskah lama pada halaman ini tetap dipertahankan: rapat anggota, pengurus, dan pengawas mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

• Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Forum ini menetapkan kebijakan umum, anggaran dasar, rencana kerja, serta menerima atau menilai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
• Pengurus menjalankan kebijakan dan mengelola organisasi serta usaha koperasi untuk kepentingan anggota. Pengurus harus memastikan keputusan rapat anggota diterjemahkan menjadi program, pelayanan, dan pengendalian yang dapat diukur.
• Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengawasan perlu didukung dokumen, pemeriksaan yang memadai, dan laporan yang dapat ditindaklanjuti.
• Pengelola dan karyawan dapat diangkat untuk menjalankan kegiatan operasional berdasarkan kewenangan dan target kerja yang ditetapkan pengurus. Hubungan kerja, indikator kinerja, akses terhadap keuangan, dan batas kewenangannya harus dibuat jelas.

Materi Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi

Materi dapat disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi kelembagaan, dan kebutuhan peserta. Pokok pembahasan yang dapat diperdalam meliputi:

1. identitas, nilai, dan prinsip koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan;
2. kedudukan rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota;
3. penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur operasional;
4. perencanaan usaha, rencana kerja, anggaran, serta indikator keberhasilan;
5. administrasi keanggotaan dan peningkatan partisipasi anggota;
6. penatausahaan penerimaan, pengeluaran, modal, piutang, persediaan, dan aset;
7. pencatatan akuntansi, laporan keuangan, perhitungan hasil usaha, dan penyajian sisa hasil usaha;
8. pengendalian internal, manajemen risiko, serta pencegahan benturan kepentingan;
9. penyiapan laporan pengurus dan pengawas untuk rapat anggota tahunan; dan
10. digitalisasi data anggota, transaksi, pelayanan, dan pelaporan koperasi.

Materi dapat disesuaikan. Peserta dapat menyampaikan jenis koperasi, model usaha, persoalan administrasi, dan hasil yang ingin dicapai agar pembahasan lebih tepat guna.

Dasar regulasi yang perlu dipahami

Pengelolaan koperasi perlu menggunakan regulasi resmi dan memperhatikan perubahan hukum. Rujukan utamanya meliputi:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Catatan pembaruan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak digunakan sebagai dasar hukum aktif pada halaman ini. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembahasan regulasi dalam pelatihan tetap perlu disesuaikan dengan jenis dan kegiatan usaha koperasi.

Untuk memahami konteks dasar hukumnya lebih lanjut, baca juga Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan lihat pilihan materi lain pada halaman Diklat UKM/UMKM.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• pengurus dan pengawas koperasi;
• manajer, pengelola, bendahara, dan staf administrasi koperasi;
• anggota yang dipersiapkan untuk terlibat dalam kepengurusan atau pengawasan;
• aparatur pembina koperasi dan perangkat daerah terkait;
• pengelola koperasi pegawai, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa; serta
• tim yang sedang menyiapkan pembenahan kelembagaan, usaha, atau laporan pertanggungjawaban koperasi.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan yang tersedia. Kegiatan reguler tetap diselenggarakan sesuai ketentuan pendaftaran, dan pelaksanaan khusus untuk satu koperasi atau instansi dapat dibicarakan dengan tim kami.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@pusdiklatpemendagri.com

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL, BIAYA, & MATERI (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah materi dapat disesuaikan dengan jenis koperasi?

Ya. Peserta dapat mengirimkan gambaran singkat mengenai jenis koperasi, unit usaha, struktur pengelola, dan masalah yang ingin dibahas sebelum kegiatan.

Apakah kegiatan membahas rapat anggota tahunan?

Dapat. Pembahasan dapat mencakup pembagian peran, penyiapan rencana kerja dan anggaran, laporan pengurus, laporan pengawas, serta dokumen pertanggungjawaban yang diperlukan.

Apakah tersedia kegiatan khusus untuk satu koperasi atau instansi?

Tersedia. Waktu, lokasi, jumlah peserta, fokus materi, serta kebutuhan surat undangan dan penawaran dapat dikonsultasikan dengan admin.