Bimtek Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran memegang peran penting dalam ketertiban pelaksanaan anggaran perangkat daerah. Tugasnya tidak hanya melakukan pembayaran, tetapi juga menguji kelengkapan dokumen, mengelola uang persediaan, mencatat transaksi, memungut dan menyetorkan pajak, melakukan rekonsiliasi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.

Bimtek Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran membantu peserta memahami alur kerja tersebut sebagai satu kesatuan. Pembahasan diarahkan pada praktik penatausahaan yang tertib, penggunaan dokumen yang tepat, pengendalian kas, penyusunan LPJ, dan kesiapan menghadapi verifikasi maupun pemeriksaan.

Mengapa pembukuan Bendahara Pengeluaran harus tertib?

Setiap pengeluaran perlu didukung dokumen yang lengkap, sah, dan sesuai kewenangan. Kesalahan kecil pada pencatatan, penyimpanan bukti, pengenaan pajak, atau rekonsiliasi dapat berkembang menjadi selisih kas, keterlambatan LPJ, koreksi berulang, dan temuan pemeriksaan. Karena itu, bendahara memerlukan sistem kerja yang konsisten dari penerimaan dokumen sampai pelaporan.

Bendahara juga harus memisahkan dengan jelas uang yang dikelola untuk kepentingan daerah dari kepentingan pribadi. Larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dan kewajiban menyetorkan pungutan pajak tetap penting untuk dipahami. Namun, dasar hukum lama dalam artikel ini perlu diperbarui: PP Nomor 58 Tahun 2005 sudah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 12 Tahun 2019.

Materi Bimtek Bendahara Pengeluaran

1. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab bendahara

Peserta mempelajari hubungan Bendahara Pengeluaran dengan PA, KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, bank, serta pihak terkait lainnya. Pembagian peran diperlukan agar penerimaan dokumen, pengujian, pembayaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban tidak tumpang tindih.

2. Pengelolaan UP, GU, TU, dan pembayaran LS

Pembahasan mencakup karakteristik uang persediaan, ganti uang, tambah uang, dan pembayaran langsung. Peserta berlatih menghubungkan jenis pembayaran dengan dokumen pendukung, ketersediaan anggaran, tujuan belanja, serta mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai.

3. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen

Sebelum pembayaran dan pencatatan, bendahara perlu memastikan dokumen telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang, nilai dan tujuan transaksi konsisten, bukti belanja dapat dipertanggungjawabkan, serta koreksi dilakukan melalui mekanisme yang tertib. Daftar periksa membantu mengurangi dokumen bolak-balik dan kesalahan berulang.

4. Pembukuan transaksi dan pengendalian kas

Materi meliputi pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu yang diperlukan, pengelompokan transaksi, penutupan periode, pemeriksaan kas, serta penelusuran antara bukti transaksi dan saldo. Peserta juga membahas pengamanan dokumen elektronik maupun fisik.

5. Pemungutan, penyetoran, dan pencatatan pajak

Bendahara perlu mengenali transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan, melakukan pemungutan atau pemotongan sesuai ketentuan, menyetorkannya tepat waktu, dan menyimpan bukti secara sistematis. Materi pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan.

6. Rekonsiliasi dan penanganan selisih

Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pembukuan, rekening bank, kas tunai, dokumen pembayaran, dan data unit terkait. Apabila muncul selisih, peserta belajar menelusuri penyebab, mendokumentasikan koreksi, dan menindaklanjuti pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan.

7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran mencakup dimensi administratif dan fungsional. Peserta mempelajari penyusunan LPJ penggunaan UP, pertanggungjawaban TU, laporan periodik, penyampaian kepada pihak yang berwenang, dan penanganan sisa dana pada akhir tahun anggaran.

8. Penataan arsip dan kesiapan pemeriksaan

Dokumen sebaiknya ditata sejak transaksi diproses, bukan ketika pemeriksaan akan dimulai. Indeks dokumen, penamaan berkas, daftar kontrol, bukti rekonsiliasi, dan catatan tindak lanjut membantu mempercepat verifikasi serta menjaga jejak audit.

Dasar regulasi yang digunakan

Catatan: Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mencabut antara lain Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008. Ketentuan teknis daerah, perpajakan, dan sistem aplikasi juga perlu diverifikasi sesuai kondisi instansi serta aturan yang berlaku pada waktu pelaksanaan.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
• PA, KPA, PPK-SKPD, dan PPTK;
• staf pengelola keuangan pada SKPD atau unit kerja;
• pejabat dan staf yang melakukan verifikasi dokumen;
• auditor internal atau APIP yang memerlukan pemahaman alur penatausahaan; serta
• pegawai yang disiapkan untuk menjalankan fungsi bendahara.

Artikel terkait untuk memperkuat pemahaman

• Bimtek pengelolaan keuangan daerah bagi PPK dan Bendahara SKPD;
• Bimtek penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah;
• Bimtek perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban bendahara;
• Bimtek verifikasi dan rekonsiliasi LPJ bendahara; dan
• Bimtek penerapan transaksi non-tunai pemerintah daerah.

Jadwal Bimtek Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Peserta dapat memilih jadwal reguler dan kota pelaksanaan yang tersedia. Instansi juga dapat mengusulkan pelaksanaan khusus dengan penyesuaian jadwal, lokasi, jumlah peserta, dan fokus materi.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah materi dapat disesuaikan dengan sistem instansi?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan alur, aplikasi, dokumen, dan persoalan utama agar contoh pembahasan lebih relevan tanpa membuka data yang bersifat rahasia.

Apakah tersedia kegiatan khusus satu instansi?

Tersedia. Jadwal, lokasi, fokus materi, dan jumlah peserta dapat dibicarakan dengan tim penyelenggara.

Apakah peserta memperoleh sertifikat?

Peserta yang mengikuti kegiatan sesuai ketentuan memperoleh sertifikat pelatihan atau bimtek.