Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA, PPTK, Dan Bendahara

Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA, PPTK, Dan Bendahara – Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk bernegara, maka negara Indonesia harus mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Manajeman adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan seluruh anggota organisasi

Selain itu, penggunaan seluruh sumber dari organisasi sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan administrasi memiliki arti yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata, terhadap beberapa pekerjaan pokok yang dilakukan oleh banyak orang dalam 1 kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuannya.

Administrasi Keuangan

Pengertian dari administrasi keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk menata segala sesuatunya yang berupa penyusunan dalam anggaran belanja, penentuan dari mana sumber biaya, cara pemakaiannya, sistem pembukuan, serta pertanggungjawaban atas pembiayaan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Semua langkah yang telah dicapai tersebut, akan menjamin penggunaan biaya yang sudah tersedia sehingga akan menjadi lebih efisien, ekonomis, serta efektif.

Segala kegiatan dan upaya dilakukan yang memiliki tujuan untuk sistem administrasi keuangan dan perencanaan bagi pengguna anggaran (PA), PPTK, dan bendahara.

salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sistem administrasi keuangan tersebut adalah, dengan mengadakan pelatihan kepada masyarakat di bidang keuangan. Ditambah dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman agar mampu mengimplementasikan tugas-tugasnya.

Hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada aparatur Pemerintah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Instansi Pemerintah Daerah, Korporasi dan Perguruan Tinggi pada sistem administrasi keuangan dan perencanaan bagi pengguna anggaran PA, KPA, PPTK, PPK dan bendahara.

Selain itu, mengelola anggaran dengan baik, memanajemen, dan membuat laporan keuangan dengan cara mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan “Bimbingan Teknis / Diklat / Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK & Bendahara serta Strategi Menghadapi Audit BPK.”. akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

[email protected]

www.pusdiklatpemendagri.com

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Dalam setiap pelayanan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, pasti ada yang disebut dengan bendahara.

Tetapi jika bendahara salah melakukan tugasnya, maka akibatnya akan terjadi gagal paham dalam menjalankan tugas di lapangan. Agar hal itu tidak terjadi, maka pemerintah harus mengatur serta mengelola keuangan negara dengan lebih baik lagi.

Sistem administrasi keuangan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk setiap aparatur sipil negara yang membutuhkannya. Agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan baik dan tepat guna baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal Mendasar Dari Administrasi Keuangan Serta Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Merencanakan anggaran
2. Sumber hukum pada perencanaan keuangan
Dalam menjalankan sistem keuangan daerah yang baik dan tepat guna, tentu penjabat yang terkait harus memahami sumber hukumnya. Sumber hukum yang berlaku ini adalah landasan dalam melakukan kegiatan agar proses pengelolaan keuangan di daerah tidak menimbulkan permasalahan.