Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan bagi PA, PPTK, dan Bendahara

Administrasi keuangan daerah tidak cukup hanya memastikan dokumen tersedia. Setiap keputusan anggaran harus dapat ditelusuri sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pembayaran, sampai pertanggungjawaban. Karena itu, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK-SKPD, dan bendahara perlu memahami batas tugas sekaligus titik koordinasinya.

Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan bagi PA, PPTK, dan Bendahara dirancang untuk membantu perangkat daerah membangun alur kerja yang tertib, mengurangi tumpang tindih peran, serta menyiapkan bukti pertanggungjawaban yang lebih konsisten.

Mengapa pembagian peran harus dipahami?

Kesalahan administrasi sering bukan terjadi karena tidak ada pekerjaan, melainkan karena batas kewenangan tidak dipahami secara seragam. Dokumen disiapkan terlambat, transaksi belum segera dibukukan, bukti belanja tidak lengkap, atau pejabat tertentu diminta menjalankan fungsi yang seharusnya dilaksanakan atau diverifikasi pihak lain.

Pemisahan peran merupakan bagian dari pengendalian internal. PA atau KPA mengendalikan penggunaan anggaran; PPTK mengawal pelaksanaan teknis kegiatan dan kelengkapan administrasinya; PPK-SKPD menjalankan fungsi penatausahaan dan verifikasi sesuai ketentuan; sedangkan bendahara menatausahakan penerimaan atau pengeluaran uang. Mereka bekerja dalam satu proses, tetapi tidak saling menggantikan kewenangan.

Peran PA, KPA, PPTK, PPK-SKPD, dan bendahara

Alur administrasi keuangan yang perlu dijaga

1. Perencanaan dan penganggaran: kegiatan, target, indikator, jadwal, dan kebutuhan biaya diterjemahkan ke dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pelaksanaan anggaran: penggunaan anggaran mengikuti DPA-SKPD, ketentuan kas, serta kewenangan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan kegiatan: PPTK memantau pekerjaan, keluaran, waktu, serta kelengkapan bukti yang mendukung pengeluaran.
4. Verifikasi dan pembayaran: dokumen diperiksa dari sisi kewenangan, kelengkapan, kebenaran administratif, dan kesesuaiannya dengan anggaran.
5. Penatausahaan: transaksi dibukukan, dokumen diarsipkan, dan data direkonsiliasi secara berkala.
6. Pertanggungjawaban: laporan dan bukti disusun agar konsisten, dapat ditelusuri, serta siap untuk evaluasi dan pemeriksaan.

Peserta yang ingin memperdalam fungsi bendahara dapat membaca perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban bendahara instansi pemerintah daerah. Pembahasan terkait PPK dan bendahara SKPD tersedia pada Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK dan Bendahara SKPD.

Risiko yang sering muncul dalam praktik

• kegiatan berjalan sebelum kesiapan anggaran dan dokumen dipastikan;
• PA, PPTK, PPK-SKPD, dan bendahara memiliki pemahaman berbeda atas alur kerja;
• bukti transaksi terlambat, tidak konsisten, atau tidak mendukung substansi kegiatan;
• pencatatan dan klasifikasi belanja tidak segera dikoreksi;
• rekonsiliasi baru dilakukan menjelang penyusunan laporan;
• dokumen pertanggungjawaban tersebar dan sulit ditelusuri; serta
• tindak lanjut hasil verifikasi atau pemeriksaan tidak memiliki penanggung jawab yang jelas.

Materi Bimtek Administrasi Keuangan dan Perencanaan

1. kerangka pengelolaan keuangan daerah dan siklus APBD;
2. kedudukan serta batas tugas PA/KPA, PPTK, PPK-SKPD, dan bendahara;
3. hubungan dokumen perencanaan, penganggaran, dan DPA-SKPD;
4. administrasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian dokumen;
5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
6. verifikasi kelengkapan dan konsistensi bukti transaksi;
7. pembukuan, rekonsiliasi, dan penyusunan pertanggungjawaban;
8. pengendalian internal dan kesiapan pemeriksaan;
9. identifikasi risiko kesalahan administrasi; serta
10. simulasi alur dokumen berdasarkan kasus kerja peserta.

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
Peserta dapat membawa contoh alur, format, atau persoalan kerja untuk dibahas tanpa membuka data yang bersifat rahasia.

Dasar regulasi

Pembahasan mengacu pada ketentuan yang relevan dan perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan serta kebijakan masing-masing pemerintah daerah, antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan teknis terbaru dan kebijakan internal instansi tetap perlu diperiksa pada saat pelaksanaan. Untuk penyusunan keluaran pelaporan, lihat juga Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
• PPK-SKPD dan staf penatausahaan keuangan;
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
• staf perencanaan, program, dan pelaporan;
• APIP atau unit pengendalian internal; serta
• pegawai yang dipersiapkan menangani administrasi keuangan daerah.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan tetap dapat diselenggarakan sesuai ketentuan pendaftaran yang berlaku.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas peserta meliputi:

• pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai;
• penginapan dengan ketentuan twin sharing;
• coffee break, makan siang, dan makan malam selama kegiatan;
• seminar kit;
• tas peserta; dan
• sertifikat pelatihan/bimtek.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat mengajukan kelas khusus dengan penyesuaian waktu, lokasi, jumlah peserta, kedalaman materi, serta studi kasus. Tim kami juga dapat menyiapkan surat undangan, jadwal, rincian biaya, dan surat penawaran untuk kebutuhan administrasi internal.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah materi dapat disesuaikan?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan karakteristik organisasi, peran peserta, dan masalah administrasi yang ingin diprioritaskan.

Apakah tersedia kelas khusus?

Tersedia. Jadwal, kota, jumlah peserta, dan fokus pembahasan dapat dikonsultasikan dengan tim penyelenggara.

Apakah pembahasan membedakan PPK-SKPD dan PPK pengadaan?

Ya. Kedua istilah tersebut memiliki konteks fungsi berbeda dan akan dijelaskan agar peserta tidak mencampurkan kewenangannya.

Apakah peserta memperoleh sertifikat?

Ya. Peserta yang mengikuti kegiatan sesuai ketentuan memperoleh sertifikat pelatihan/bimtek.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Administrasi yang tertib tumbuh dari pembagian kewenangan yang jelas, dokumen yang konsisten, dan koordinasi yang dilakukan sepanjang proses—bukan hanya menjelang penyusunan pertanggungjawaban.