Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah daerah tidak hanya menyusun angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga harus memastikan bahwa prioritas RKPD, target pelayanan publik, kemampuan fiskal, KUA-PPAS, RKA perangkat daerah, dan rancangan APBD tersambung secara konsisten.

Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027 membantu TAPD, BPKAD/BKAD, Bappeda, perangkat daerah, DPRD, dan APIP memahami serta menerapkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Pembahasan diarahkan pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, teknis penyusunan, jadwal, serta ketentuan khusus Tahun Anggaran 2027.

Regulasi resmi APBD Tahun Anggaran 2027

Dengan terbitnya Permendagri tersebut, materi tidak lagi sebatas persiapan umum. Pembahasan dapat langsung menelaah arah kebijakan, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penganggaran, jadwal, serta hal khusus lain yang diatur untuk Tahun Anggaran 2027.

Sumber regulasi: JDIH—Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Mengapa persiapan APBD 2027 perlu dimulai lebih awal?

Keterlambatan APBD sering bukan disebabkan satu dokumen saja. Masalah dapat bermula dari indikator program yang belum jelas, pagu yang tidak realistis, proyeksi pendapatan yang lemah, data belanja wajib yang belum siap, atau usulan perangkat daerah yang belum selaras dengan RKPD.

Persiapan lebih awal memberikan waktu untuk membersihkan data, memutakhirkan asumsi, memetakan sumber pendanaan, menilai keberlanjutan program, dan menyelesaikan perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan formal.

Alur keterhubungan dokumen APBD

Materi Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2027

1. Kerangka kebijakan pengelolaan keuangan daerah
   Hubungan UU Pemerintahan Daerah, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri teknis, dan pedoman tahunan.
2. Sinkronisasi RKPD 2027 dengan kebijakan nasional
   Pemetaan sasaran pembangunan, prioritas daerah, indikator, target, dan kerangka pendanaan.
3. Penyusunan KUA dan PPAS
   Asumsi dasar, proyeksi pendapatan, kebijakan belanja, pembiayaan, prioritas, dan plafon sementara.
4. Kebijakan pendapatan daerah
   Pengujian asumsi PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan sah tanpa membentuk target yang tidak realistis.
5. Kebijakan belanja daerah
   Belanja wajib, pemenuhan standar pelayanan, efisiensi belanja penunjang, serta penguatan belanja berorientasi hasil.
6. Kebijakan pembiayaan
   Analisis SiLPA, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta risiko keberlanjutan fiskal.
7. Penyusunan dan penelaahan RKA
   Konsistensi nomenklatur, indikator, volume, standar harga, lokasi, penerima manfaat, dan sumber pendanaan.
8. Jadwal, pembagian peran, dan pengendalian
   Koordinasi kepala daerah, TAPD, Bappeda, PPKD, perangkat daerah, inspektorat, dan DPRD.
9. Penggunaan SIPD-RI
   Kesiapan data dan alur kerja sistem informasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna.
10. Simulasi pemeriksaan konsistensi
    Latihan menelusuri hubungan target RKPD, plafon KUA-PPAS, RKA, dan rancangan APBD.

Materi mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Instansi dapat meminta pembahasan khusus berdasarkan tahapan penyusunan APBD, kebutuhan dokumen kerja, dan persoalan penganggaran yang sedang dihadapi.

Dasar regulasi utama

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, Berita Negara Tahun 2026 Nomor 395; dan
• Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Berita Negara Tahun 2026 Nomor 606.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
• BPKAD/BKAD/BPKPD dan Bappeda;
• kepala serta pejabat perencanaan perangkat daerah;
• PPK-SKPD, PPTK, bendahara, dan penyusun RKA;
• inspektorat dan aparat pengawasan internal;
• sekretariat serta alat kelengkapan DPRD yang menangani anggaran; dan
• aparatur yang mengelola SIPD-RI serta data perencanaan dan keuangan.

Jadwal Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kepastian tanggal, kota, hotel, kuota, dan teknis pelaksanaan diberikan setelah konfirmasi administrasi.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Biaya dan fasilitas peserta

• pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai;
• penginapan dengan ketentuan twin sharing;
• coffee break, makan siang, dan makan malam selama kegiatan;
• seminar kit;
• tas peserta; dan
• sertifikat pelatihan/bimtek.

Penjemputan di bandara tersedia untuk rombongan minimal lima peserta dengan konfirmasi terlebih dahulu. Jadwal, hotel, biaya, dan fasilitas perlu dikonfirmasi kembali karena dapat mengalami penyesuaian operasional.

Pelaksanaan khusus untuk pemerintah daerah

Pemerintah daerah atau perangkat daerah dapat mengajukan kegiatan khusus dengan menyesuaikan waktu, lokasi, peserta, dan studi kasus. Sampaikan tahapan APBD yang sedang disiapkan, kebutuhan dokumen kerja, dan fokus persoalan yang ingin dibahas.

Materi terkait

Persiapan APBD perlu ditopang oleh penganggaran dan perencanaan yang kuat. Baca pula penyusunan anggaran berbasis kinerja, penyusunan serta pengendalian Renja SKPD dan RKPD, dan pengelolaan keuangan daerah bagi PPK dan bendahara SKPD.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah pedoman khusus APBD 2027 sudah terbit?

Sudah. Pedoman resminya adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Materi kegiatan menelaah ketentuan regulasi tersebut dan menghubungkannya dengan RKPD, KUA-PPAS, RKA, RAPBD, serta kebutuhan kerja peserta.

Apakah kegiatan membahas hubungan RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan RAPBD?

Ya. Keterhubungan dokumen tersebut menjadi fokus utama agar peserta tidak mempelajari setiap tahap secara terpisah.

Apakah materi dapat disesuaikan?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan tahap anggaran, kondisi data, dan masalah yang ingin diprioritaskan.

Apakah tersedia pelaksanaan khusus?

Tersedia. Waktu, lokasi, jumlah peserta, dan keluaran kegiatan dapat dibicarakan bersama.

Apakah tersedia surat undangan dan penawaran?

Ya. Admin dapat menyiapkan undangan, jadwal, rincian biaya, fasilitas, dan surat penawaran.

Konsultasikan kebutuhan penyusunan APBD 2027

Persiapan lebih awal membantu pemerintah daerah mengurangi koreksi berulang, memperkuat kualitas RKA, dan menjaga konsistensi antara rencana pembangunan dengan anggaran. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk mendiskusikan jadwal atau pelaksanaan khusus.