Pergantian bendahara sering diperlakukan sebagai urusan menyerahkan map dan menandatangani berita acara. Padahal, titik rawannya justru berada pada hal yang tidak tampak di map: saldo kas yang belum cocok, transaksi yang belum dibukukan, dokumen yang masih dipinjam, akses aplikasi yang tetap aktif, serta kewajiban pajak atau pertanggungjawaban yang belum jelas pemiliknya. Serah terima bendahara pemerintah […]
Tag: pengelolaan keuangan daerah
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Matriks Bukti dan Alur Kendali 60 Hari
Laporan hasil pemeriksaan sudah diterima, tetapi daftar tindak lanjut masih berupa kumpulan disposisi: siapa pemilik rekomendasi belum tegas, bukti yang diminta belum dipetakan, dan batas waktu berjalan tanpa indikator kemajuan. Risiko terbesar bukan sekadar terlambat mengirim jawaban, melainkan mengirim dokumen yang banyak tetapi belum membuktikan substansi rekomendasi. Tindak lanjut rekomendasi BPK perlu dikelola per rekomendasi, […]
KUA-PPAS Adalah: Pengertian, Isi, Perbedaan, dan Alur Penyusunannya
KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Pahami pengertian, isi, perbedaan, dan alur penyusunannya.
Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
Panduan memahami strategi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

