Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak berhenti pada pembagian pagu. Setiap rupiah perlu dihubungkan dengan sasaran, indikator, target, keluaran, hasil, serta manfaat yang ingin dicapai. Hubungan tersebut membantu perangkat daerah menjelaskan mengapa suatu kegiatan diperlukan dan bagaimana keberhasilannya akan diukur.

Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja membantu peserta menyusun anggaran yang lebih logis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan—mulai dari menerjemahkan sasaran organisasi hingga mengevaluasi hasil penggunaan anggaran.

Mengapa anggaran berbasis kinerja diperlukan?

Anggaran tradisional cenderung menitikberatkan pada jenis belanja dan besarnya dana. Pendekatan berbasis kinerja menambahkan pertanyaan yang lebih penting: masalah apa yang hendak diselesaikan, siapa penerima manfaatnya, keluaran apa yang harus dihasilkan, perubahan apa yang diharapkan, dan indikator apa yang membuktikan keberhasilannya.

Pendekatan ini tidak berarti bahwa anggaran besar otomatis menghasilkan kinerja tinggi. Kualitasnya ditentukan oleh ketepatan hubungan antara kebutuhan, sasaran, program, kegiatan, indikator, target, biaya, pelaksanaan, dan evaluasi.

Rantai logis penyusunan anggaran

Langkah penyusunan anggaran berbasis kinerja

1. Memahami mandat dan arah organisasi. Peserta menelaah tujuan, sasaran, prioritas, serta peran unit kerja sebelum membahas rincian belanja.
2. Mengidentifikasi masalah dan penerima manfaat. Anggaran dimulai dari kebutuhan yang dapat dijelaskan dengan data, bukan sekadar menyalin kegiatan tahun sebelumnya.
3. Merumuskan sasaran yang jelas. Sasaran menggambarkan perubahan yang ingin dicapai, bukan daftar aktivitas.
4. Menentukan indikator dan target. Indikator harus relevan, dapat diukur, memiliki sumber data, dan mempunyai batas waktu.
5. Menyusun kegiatan dan keluaran. Setiap kegiatan perlu memberi kontribusi nyata terhadap sasaran serta menghasilkan keluaran yang dapat diverifikasi.
6. Menghitung kebutuhan biaya. Belanja dirinci secara wajar dengan memperhatikan volume, satuan, standar harga, jadwal, dan kapasitas pelaksana.
7. Menguji konsistensi. Tim memeriksa kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi. Mekanisme pengumpulan data capaian perlu ditetapkan sejak awal, bukan setelah kegiatan selesai.

Kesalahan yang sering terjadi

• indikator hanya mengukur jumlah kegiatan, bukan manfaat atau perubahan;
• target ditetapkan tanpa data dasar dan sumber pengukuran;
• kegiatan berulang dari tahun sebelumnya tanpa evaluasi kebutuhan;
• belanja tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan keluaran;
• volume, satuan, harga, jadwal, dan target tidak konsisten;
• satu indikator digunakan untuk sasaran yang berbeda tanpa penjelasan;
• risiko pelaksanaan tidak dipetakan; serta
• laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja disusun secara terpisah sehingga sulit dianalisis bersama.

Materi Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

1. prinsip dan kerangka regulasi pengelolaan keuangan daerah;
2. perbedaan pendekatan belanja dan pendekatan kinerja;
3. penerjemahan tujuan dan sasaran ke dalam program dan kegiatan;
4. penyusunan indikator, target, keluaran, dan hasil;
5. pemetaan penerima manfaat dan kebutuhan layanan;
6. analisis hubungan kegiatan, belanja, dan target kinerja;
7. pengujian kewajaran volume dan kebutuhan biaya;
8. konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
9. pengendalian pelaksanaan dan pengumpulan data capaian;
10. evaluasi efisiensi, efektivitas, dan tindak lanjut perbaikan; serta
11. latihan menyusun matriks anggaran berbasis kinerja.

Dasar regulasi

Pelaksanaan teknis perlu menyesuaikan ketentuan yang berlaku, kebijakan tahun anggaran, dan peraturan daerah masing-masing. Rujukan utama yang berkaitan dengan materi ini antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi tidak menggantikan pembacaan regulasi, pedoman penyusunan APBD pada tahun berkenaan, maupun ketentuan internal pemerintah daerah.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• kepala dan pejabat perencana perangkat daerah;
• pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
• PPTK dan pengelola kegiatan;
• pejabat pengelola keuangan daerah;
• staf perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan;
• tim penyusun RKA serta dokumen kinerja;
• APIP atau pemeriksa internal; dan
• pegawai yang perlu memahami hubungan anggaran dan kinerja.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin.

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas mencakup pelatihan, penginapan twin sharing, konsumsi, seminar kit, tas peserta, dan sertifikat pelatihan/bimtek.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat mengajukan kelas khusus dengan studi kasus dan dokumen kerja yang disesuaikan. Ruang lingkup dapat difokuskan pada perumusan indikator, penyelarasan dokumen, pengujian belanja terhadap keluaran, atau evaluasi kinerja anggaran.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah peserta harus membawa dokumen kerja?

Tidak wajib, tetapi contoh sasaran, indikator, RKA, atau laporan kinerja akan membantu pembahasan menjadi lebih praktis. Dokumen dapat disamarkan sesuai kebijakan instansi.

Apakah materi dapat disesuaikan?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan persoalan yang ingin diprioritaskan sebelum pelaksanaan.

Apakah tersedia surat undangan dan penawaran?

Ya. Admin dapat membantu menyiapkan undangan, jadwal, rincian biaya, fasilitas, dan surat penawaran.

Apakah peserta dapat memilih bulan dan kota?

Ya. Peserta dapat memilih tanggal pada jadwal yang dipublikasikan dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Anggaran yang baik bukan hanya terserap, tetapi menghasilkan keluaran dan perubahan yang dapat dijelaskan. Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk mendiskusikan jadwal, materi, kelas khusus, undangan, atau surat penawaran.