Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan bagian penting dalam pelaksanaan APBD. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat, didukung dokumen yang sah, dikendalikan, direkonsiliasi, dan disampaikan melalui laporan yang dapat diuji. Ketertiban proses ini membantu perangkat daerah menjaga akuntabilitas serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Bimtek penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara pemerintah daerah

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta bendahara pembantu memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda. Namun semuanya memerlukan pemahaman yang sama mengenai dokumen transaksi, pembukuan, rekening, perpajakan, pengujian tagihan, rekonsiliasi, dan batas waktu penyampaian laporan. Pelaksanaannya juga harus terhubung dengan PA/KPA, PPK SKPD, PPTK, pejabat penatausahaan keuangan, dan fungsi akuntansi.

Mengapa penatausahaan bendahara perlu diperkuat?

Kesalahan kecil dalam pencatatan dapat memengaruhi laporan keuangan perangkat daerah. Permasalahan yang sering muncul antara lain bukti transaksi tidak lengkap, pencatatan terlambat, saldo buku berbeda dengan rekening bank, pertanggungjawaban uang persediaan belum selesai, pajak belum disetor, atau dokumen sulit ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan.

Penatausahaan yang tertib membantu memastikan bahwa:

• transaksi mempunyai dasar anggaran dan otorisasi yang jelas;
• penerimaan dan pengeluaran tercatat secara lengkap serta tepat waktu;
• saldo kas dan rekening dapat direkonsiliasi;
• kewajiban perpajakan ditangani sesuai ketentuan;
• laporan pertanggungjawaban didukung bukti yang dapat ditelusuri; dan
• data bendahara dapat digunakan dalam proses akuntansi dan pelaporan SKPD.

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan menatausahakan penerimaan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Prosesnya mencakup penerimaan, penyimpanan sementara sesuai ketentuan, penyetoran ke rekening kas umum daerah, pencatatan dalam buku yang diperlukan, pengendalian bukti penerimaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran menatausahakan uang persediaan dan pembayaran lain yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap transaksi perlu diperiksa dari sisi kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan anggaran, ketepatan penerima, perhitungan pajak, serta bukti pembayaran. Penggunaan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, dan pembayaran langsung perlu dipahami sebagai mekanisme yang berbeda.

Dokumen dan pembukuan yang perlu dikendalikan

• dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran kas;
• surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan dokumen pencairan;
• buku kas umum dan buku pembantu yang diperlukan;
• rekening koran serta hasil rekonsiliasi bank;
• bukti penerimaan, pembayaran, dan penyetoran;
• dokumen pemotongan dan penyetoran pajak;
• register uang persediaan dan pertanggungjawaban kegiatan; serta
• laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional sesuai kewenangan.

Materi Bimtek Penatausahaan dan LPJ Bendahara

• kedudukan bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah;
• pembagian peran PA/KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara;
• penatausahaan penerimaan dan penyetoran pendapatan;
• mekanisme UP, GU, TU, dan LS;
• pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembayaran;
• pembukuan kas, bank, pajak, dan buku pembantu;
• rekonsiliasi saldo dan penyelesaian selisih;
• penyusunan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban;
• arsip digital dan fisik untuk kesiapan pemeriksaan; dan
• studi kasus kesalahan penatausahaan beserta tindak lanjutnya.

Alur penyusunan laporan pertanggungjawaban

1. mengumpulkan dan mengelompokkan dokumen transaksi;
2. memastikan seluruh transaksi telah dicatat pada buku yang sesuai;
3. melakukan rekonsiliasi kas, bank, pajak, serta uang muka kegiatan;
4. memeriksa kesesuaian antara bukti, pembukuan, dan dokumen anggaran;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai format dan periode;
6. melakukan verifikasi bersama pejabat terkait; dan
7. menyampaikan laporan serta menata arsip pendukung.

Dasar regulasi

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mengacu antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peserta juga perlu memperhatikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan sistem informasi, dan prosedur internal yang berlaku pada instansinya.

Peserta yang disarankan

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
• bendahara penerimaan atau pengeluaran pembantu;
• PA/KPA, PPK SKPD, dan PPTK;
• pejabat serta staf penatausahaan keuangan;
• staf akuntansi dan pelaporan; serta
• APIP atau tim verifikasi internal.

Jadwal Bimtek dan pilihan lokasi

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonsultasikan kota pelaksanaan dengan admin. Materi dapat disesuaikan dengan sistem, dokumen, dan persoalan administrasi yang dihadapi instansi.