Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang untuk meningkatkan nilai manfaat anggaran, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, memperluas kesempatan bagi usaha mikro dan kecil, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Karena itu, pelaksana pengadaan tidak cukup hanya memahami Perpres Nomor 12 Tahun 2021; mereka juga perlu menyesuaikan proses dengan perubahan kedua melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membantu peserta memahami kerangka regulasi terkini sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai serah terima hasil pekerjaan.

Perkembangan regulasi pengadaan pemerintah

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan mengubah kembali sejumlah ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Karena itu, pembacaan regulasi sebaiknya menggunakan dokumen konsolidasi agar peserta tidak hanya membaca potongan perubahan pasal.

Mengapa perubahan 2025 penting?

Perubahan kedua diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat pelaksanaan pengadaan agar anggaran memberikan manfaat secara optimal, dan memasukkan pengaturan pengadaan barang/jasa desa. Definisi pengadaan juga mencakup kegiatan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima.

Fokus yang perlu dipahami pelaksana pengadaan

• Identifikasi kebutuhan: memastikan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya benar-benar dibutuhkan dan mendukung target organisasi.
• Perencanaan pengadaan: menyelaraskan kebutuhan, anggaran, jadwal, metode, spesifikasi, risiko, dan rencana penggunaan produk dalam negeri.
• Pelaku dan kewenangan: memahami pembagian tanggung jawab PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia.
• Produk dalam negeri serta UMK dan koperasi: menerapkan keberpihakan sesuai ketentuan tanpa mengurangi persaingan sehat, kualitas, dan akuntabilitas.
• Pengadaan secara elektronik: memanfaatkan sistem pengadaan, katalog elektronik, dan metode transaksi yang tersedia secara tertib.
• Pelaksanaan kontrak: mengendalikan mutu, waktu, biaya, perubahan kontrak, pembayaran, denda, keadaan kahar, dan serah terima.
• Pengadaan desa: memahami ruang lingkup baru serta kebutuhan penyelarasan dengan ketentuan pelaksanaannya.

Siklus pengadaan yang perlu dikelola

Produk dalam negeri, UMK, dan koperasi

Kebijakan keberpihakan harus diterjemahkan sejak perencanaan, bukan ditambahkan setelah paket siap ditenderkan. Instansi perlu memetakan ketersediaan produk dalam negeri, kemampuan usaha mikro dan kecil, peluang konsolidasi atau pemecahan paket yang dapat dipertanggungjawabkan, serta persyaratan yang proporsional.

Target kebijakan tidak boleh diterapkan secara mekanis. Pelaksana tetap harus memastikan kesesuaian spesifikasi, mutu, harga, kemampuan pasok, waktu penyerahan, dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memperdalam identifikasi kebutuhan, pemaketan, jadwal, spesifikasi, dan pengumuman RUP.

Materi Bimtek Perpres Nomor 46 Tahun 2025

1. Arsitektur regulasi Perpres 16/2018, Perpres 12/2021, dan Perpres 46/2025.
2. Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perubahan definisi, ruang lingkup, dan pelaku pengadaan.
4. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengadaan.
5. Peran produk dalam negeri, UMK, dan koperasi.
6. Pemaketan, konsolidasi, spesifikasi teknis/KAK, dan HPS.
7. Pengadaan melalui penyedia, swakelola, dan katalog elektronik.
8. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
9. Pelaksanaan, perubahan, pengendalian, dan penyelesaian kontrak.
10. Pengadaan barang/jasa desa dan ketentuan masa transisi.
11. Mitigasi risiko, konflik kepentingan, dokumentasi, dan audit trail.
12. Studi kasus serta penyelesaian masalah pengadaan.

Kesalahan yang sering terjadi

• menggunakan Perpres 12/2021 tanpa memeriksa perubahan dalam Perpres 46/2025;
• menyusun spesifikasi sebelum kebutuhan dan hasil yang diharapkan jelas;
• memecah atau menggabungkan paket tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
• menetapkan persyaratan yang berlebihan dan menghambat persaingan;
• menyusun HPS tanpa data dan metode yang memadai;
• mengabaikan produk dalam negeri serta kesempatan bagi UMK dan koperasi;
• lemah mengendalikan kontrak setelah penyedia ditetapkan; serta
• tidak menjaga dokumentasi keputusan dan jejak audit.

Rujukan resmi

• Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada JDIH LKPP.
• Naskah konsolidasi regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Metadata Perpres Nomor 46 Tahun 2025 pada JDIH BPK.

Siapa yang perlu mengikuti kegiatan ini?

• PA, KPA, dan PPK;
• pejabat pengadaan dan anggota pokja pemilihan;
• pengelola UKPBJ dan agen pengadaan;
• pejabat serta staf perencanaan dan keuangan;
• pengelola kontrak dan tim teknis;
• APIP, auditor internal, dan pejabat pengawasan;
• aparatur pemerintah desa yang menangani pengadaan; serta
• pegawai yang terlibat dalam perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Jadwal Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peserta dapat memilih jadwal dan kota pelaksanaan sesuai kebutuhan. Jadwal reguler tetap tersedia tanpa menunggu kuota peserta.

Biaya dan fasilitas peserta

Fasilitas peserta meliputi pelatihan selama dua hari atau pembahasan materi sampai selesai, penginapan dengan ketentuan twin sharing, coffee break, makan siang dan makan malam, seminar kit, tas peserta, serta sertifikat pelatihan/bimtek.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Instansi dapat mengajukan kelas khusus dengan penyesuaian tanggal, lokasi, peserta, dan materi. Studi kasus dapat diarahkan pada perencanaan paket, spesifikasi, HPS, pemilihan penyedia, katalog elektronik, kontrak, produk dalam negeri, atau persoalan pengadaan yang sedang dihadapi.

Pertanyaan yang sering disampaikan

Apakah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 masih menjadi rujukan?

Ya, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Naskah konsolidasi membantu melihat ketentuan secara utuh.

Apakah kegiatan ini membahas masa transisi?

Ya. Materi mencakup ketentuan transisi, keberlanjutan kontrak yang telah ditandatangani, serta penyesuaian proses pengadaan setelah Perpres 46/2025 berlaku.

Apakah materi dapat disesuaikan dengan persoalan instansi?

Dapat. Instansi dapat menyampaikan jenis paket, tahap pengadaan, dan persoalan yang ingin diprioritaskan sebelum pelaksanaan.

Apakah tersedia surat undangan dan penawaran?

Ya. Admin dapat membantu menyiapkan surat undangan, jadwal, rincian biaya, fasilitas, dan surat penawaran.

Konsultasikan kebutuhan pelatihan instansi Anda

Hubungi tim Pusdiklat Pemendagri untuk memilih jadwal, kota pelaksanaan, fokus materi, atau kelas khusus.