Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK dan Bendahara SKPD

Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pembagian peran yang jelas antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, PPTK, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta unit akuntansi dan pelaporan. Kesalahan administrasi sering terjadi bukan karena satu petugas bekerja sendiri, tetapi karena dokumen, otorisasi, pencatatan, dan rekonsiliasi tidak membentuk satu alur yang konsisten.

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi PPK dan Bendahara SKPD membantu peserta memahami siklus dari perencanaan kas, pelaksanaan transaksi, penatausahaan, verifikasi, pencatatan, rekonsiliasi, hingga penyusunan pertanggungjawaban.

Mengapa koordinasi PPK dan bendahara sangat penting?

Setiap transaksi harus memiliki dasar, dokumen, pemeriksaan, persetujuan, pencatatan, dan pelaporan yang dapat ditelusuri. Jika pembagian tugas tidak dipahami, dokumen dapat terlambat, akun tidak tepat, data buku pembantu berbeda, pajak tidak tertata, atau laporan pertanggungjawaban sulit direkonsiliasi.

Koordinasi yang baik bukan berarti mencampurkan kewenangan. Setiap pejabat tetap menjalankan fungsi dan kontrolnya, tetapi menggunakan jadwal, format, data, serta mekanisme komunikasi yang disepakati.

Tujuan dan hasil yang diharapkan

• memahami kedudukan dan tanggung jawab para pelaksana pengelolaan keuangan;
• memetakan alur dokumen dari transaksi sampai laporan;
• meningkatkan ketelitian verifikasi dan kelengkapan bukti;
• memahami pencatatan transaksi dan penggunaan akun;
• melaksanakan rekonsiliasi secara terjadwal;
• menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri; serta
• mengurangi kesalahan berulang dan memperkuat pengendalian internal.

Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

1. kerangka dan siklus pengelolaan keuangan daerah;
2. pembagian peran PA/KPA, PPK SKPD, PPTK, dan bendahara;
3. perencanaan kas dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
5. kelengkapan dokumen, verifikasi, dan otorisasi;
6. pencatatan transaksi, jurnal, koreksi, dan penggunaan akun;
7. penatausahaan pajak serta kewajiban terkait;
8. rekonsiliasi kas, bank, dokumen, buku pembantu, dan sistem;
9. penyusunan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban; dan
10. checklist penutupan periode, pengendalian, serta kesiapan pemeriksaan.

Dasar regulasi

Pembahasan antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan teknis perlu mengikuti kebijakan, sistem, dan ketentuan terbaru pemerintah daerah masing-masing.

Peserta yang disarankan

• PPK SKPD dan staf penatausahaan keuangan;
• bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
• PA/KPA, PPTK, dan pejabat terkait;
• staf akuntansi, pelaporan, dan pengelola sistem; serta
• unit pengawasan atau pemeriksa internal.

Jadwal pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan mengonsultasikan kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu kuota setelah ketentuan pendaftaran dipenuhi.

Pelaksanaan khusus untuk instansi

Materi dapat disesuaikan dengan struktur organisasi, sistem informasi, format dokumen, serta masalah rekonsiliasi atau pertanggungjawaban yang paling sering ditemukan.