Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk untuk mengelola potensi, pelayanan, aset, dan kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat desa. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya unit usaha. BUM Desa membutuhkan pilihan usaha yang realistis, tata kelola yang jelas, modal yang terukur, pencatatan yang tertib, dan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya.

Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa membantu pemerintah desa, pengelola, dan pengawas menyusun fondasi organisasi sekaligus strategi pengembangan usaha berdasarkan kebutuhan serta potensi lokal.

Mengapa BUM Desa perlu dikelola sebagai organisasi dan usaha?

BUM Desa memiliki tujuan ekonomi sekaligus manfaat sosial. Keputusan usahanya perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kelayakan pasar, kemampuan pengelola, risiko, modal, arus kas, dan dampak terhadap desa. Usaha yang terlihat menarik belum tentu layak jika tidak memiliki pelanggan, margin, kapasitas operasional, atau sistem pengendalian.

Pemerintah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas juga perlu memahami batas perannya. Tata kelola yang jelas membantu mencegah keputusan tanpa dokumentasi, penggunaan aset yang tidak tertib, konflik kepentingan, dan laporan yang tidak dapat ditelusuri.

Tujuan dan hasil yang diharapkan

• memahami kedudukan dan karakter BUM Desa sebagai badan hukum;
• memetakan potensi, kebutuhan, pelanggan, pesaing, dan risiko;
• memilih serta menguji kelayakan unit usaha;
• menyusun rencana program kerja dan anggaran;
• menata organisasi, kewenangan, SOP, dan pengendalian;
• memahami modal, aset, kerja sama, pengadaan, dan pembagian hasil usaha;
• memperkuat pencatatan serta pertanggungjawaban; dan
• menyiapkan strategi pengembangan yang terukur.

Materi Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa

1. kerangka hukum, pendirian, dan status badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi, pegawai, serta pembagian peran;
3. pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat desa;
4. analisis pelanggan, masalah, nilai layanan, pesaing, serta risiko;
5. studi kelayakan sederhana dan pemilihan unit usaha;
6. rencana program kerja, target, indikator, anggaran, dan arus kas;
7. pengelolaan modal, aset, pinjaman, kerja sama, dan pengadaan;
8. pencatatan transaksi, laporan, pertanggungjawaban, dan pembagian hasil;
9. pengawasan, evaluasi, penanganan kerugian, dan perbaikan usaha; serta
10. strategi pemasaran dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Dasar regulasi

Kerangka BUM Desa saat ini antara lain diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa juga diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Penerapan perlu disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan daerah yang relevan.

Peserta yang disarankan

• kepala desa dan perangkat desa;
• penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa;
• BPD dan tim pembina;
• pengelola unit usaha dan staf administrasi/keuangan;
• pendamping desa; serta
• dinas atau perangkat daerah yang melakukan pembinaan.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang dipublikasikan dan mengonsultasikan kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan dapat diselenggarakan tanpa menunggu kuota setelah ketentuan pendaftaran dipenuhi.

Pelaksanaan khusus untuk desa atau daerah

Materi dapat difokuskan pada pembenahan tata kelola, pemilihan usaha, studi kelayakan, pencatatan keuangan, atau evaluasi unit usaha yang sudah berjalan. Contoh kasus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan peserta.