Bimtek Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program perangkat daerah tidak cukup hanya berisi daftar kegiatan dan kebutuhan anggaran. Setiap program harus menjawab sasaran pembangunan, memiliki indikator yang terukur, menggunakan nomenklatur yang tepat, didukung pagu yang realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang dirasakan masyarakat.

Bimtek Penyusunan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah membantu aparatur menghubungkan dokumen perencanaan daerah dengan rencana kerja perangkat daerah, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja.

Memahami perangkat daerah secara tepat

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bentuknya antara lain sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, serta kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Pemerintah desa memiliki tata kelola tersendiri dan tidak disamakan dengan perangkat daerah.

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah

Istilah SKPD masih sering digunakan dalam praktik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan. Namun, penyusunan program sebaiknya menggunakan istilah dan struktur yang konsisten dengan dokumen perencanaan, nomenklatur, serta sistem informasi pemerintahan daerah yang berlaku.

Hubungan dokumen perencanaan dan penganggaran

Program perangkat daerah tidak disusun sendiri-sendiri. Arah jangka panjang terdapat dalam RPJPD, arah lima tahunan dalam RPJMD, dan prioritas tahunan dalam RKPD. Perangkat daerah menerjemahkannya melalui Renstra dan Renja. Selanjutnya, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, serta pagu menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran.

Konsistensi antardokumen perlu diperiksa sejak awal. Sasaran Renja harus mendukung sasaran RKPD; indikator program harus sesuai dengan hasil yang ingin dicapai; sedangkan kegiatan dan subkegiatan harus menghasilkan keluaran yang berkontribusi pada hasil tersebut.

Membedakan program, kegiatan, dan subkegiatan

• Program diarahkan untuk mencapai hasil yang mendukung sasaran perangkat daerah atau sasaran pembangunan daerah.
• Kegiatan merupakan bagian program yang menghasilkan keluaran tertentu dalam rangka mendukung hasil program.
• Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas yang lebih terperinci dan menjadi dasar penting dalam penganggaran serta pelaksanaan.

Kesalahan yang sering terjadi adalah indikator program hanya menghitung jumlah kegiatan, sementara indikator kegiatan menggunakan ukuran yang tidak menggambarkan keluaran. Bimtek membantu peserta membangun rantai hasil agar anggaran tidak berhenti pada aktivitas administratif.

Langkah menyusun program yang berkualitas

1. Analisis masalah: gunakan data untuk menemukan kesenjangan layanan, penyebab, wilayah, dan kelompok yang terdampak.
2. Periksa kewenangan: pastikan masalah berada dalam urusan dan fungsi perangkat daerah.
3. Selaraskan sasaran: hubungkan dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, standar pelayanan, dan kebijakan nasional yang relevan.
4. Pilih nomenklatur: gunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang berlaku.
5. Bangun indikator: tentukan kondisi awal, target, satuan, sumber data, dan penanggung jawab pengukuran.
6. Hitung kebutuhan: susun volume, lokasi, penerima manfaat, jadwal, sumber daya, dan pagu secara wajar.
7. Kelola risiko: identifikasi hambatan regulasi, pengadaan, data, SDM, waktu, serta koordinasi.
8. Evaluasi: bandingkan target dan realisasi untuk menentukan tindak lanjut atau perbaikan program.

Indikator dan target yang dapat diuji

Indikator yang baik harus relevan terhadap sasaran, mempunyai definisi operasional, dapat diukur, dan didukung sumber data. Target perlu mempertimbangkan capaian sebelumnya, kapasitas fiskal, waktu pelaksanaan, serta kemampuan organisasi. Target yang terlalu rendah tidak mendorong perbaikan, sedangkan target yang tidak realistis hanya menghasilkan deviasi tanpa manfaat.

Evaluasi program sebelumnya tetap penting. Program tidak otomatis dilanjutkan karena sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Pemerintah daerah perlu menilai manfaat, efisiensi, pemerataan, kendala, dan relevansinya terhadap prioritas terkini.

Materi Bimtek Penyusunan Program Perangkat Daerah

• arsitektur perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
• hubungan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, dan APBD;
• pemetaan masalah, urusan, sasaran, dan penerima manfaat;
• klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program;
• penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target;
• penentuan lokasi, volume, jadwal, pagu, serta sumber pendanaan;
• pengendalian risiko dan konsistensi antardokumen;
• monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja; serta
• praktik menyusun matriks program berbasis hasil.

Siapa yang perlu mengikuti?

Kegiatan ini relevan bagi Bappeda, TAPD, pejabat dan staf perencana perangkat daerah, kepala subbagian program, pengelola keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta aparatur yang terlibat dalam penyusunan Renja, RKA, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Dasar regulasi

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lihat pula daftar materi Bimbingan Teknis dan Bimtek Penyusunan LPPD.

Jadwal dan lokasi pelaksanaan

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan juga tersedia secara khusus untuk satu perangkat daerah atau pemerintah daerah.

Jadwal Bimtek dan Diklat