Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.
Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia dibuktikan salah satunya melalui pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Dana Desa Yang Bersumber dari APBN maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
Rabu - Kamis 05 - 06 April 2023 Jumat - Sabtu 14 - 15 April 2023 Senin - Selasa 17 - 18 April 2023 | · Hotel Yuan Garden / Oasis Amir JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Kimaya Braga BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
Kamis - Jumat / 04 - 05 Mei 2023 Jumat - Sabtu / 12 - 13 Mei 2023 Senin - Selasa / 15 - 16 Mei 2023 Jumat - Sabtu / 26 - 27 Mei 2023 Selasa - Rabu / 30 - 31 Mei 2023 | · Hotel Yuan Garden / Oasis Amir JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Kimaya Braga BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
Senin - Selasa / 05 - 06 Juni 2023 Kamis - Jumat / 08 - 09 Juni 2023 Senin - Selasa / 12 - 13 Juni 2023 Jumat - Sabtu / 16 - 17 Juni 2023 Jumat - Sabtu / 23 - 24 Juni 2023 Senin - Selasa / 26 - 27 Juni 2023 | · Hotel Yuan Garden / Oasis Amir JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Kimaya Braga BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Faktor-faktor yang Menyebabkan Dilakukan Revisi Terhadap UU No. 60 Tahun 2014
Revisi atas UU No. 60 Tahun 2014 dengan membuat Peraturan Pemerintah yang baru yaitu No. 22 Tahun 2015, dilakukan atas dasar beberapa kondisi dan alasan sebagai berikut :
- Implementasi pengalokasian Dana Desa belum menjamin terjadi secara merata dan berkeadilan karena dialokasikan berdasarkan persentase angka jumlah penduduk, bobot wilayah dan tingkat kemiskinan tersebut.
- Pada pasal 9 sebelumnya berbunyi : “Pagu angggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa”, dirubah menjadi : “Pagu anggaran Dana Desa hal ini bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa”
- Perubahan PP juga terjadi dalam hal Perubahan Pagu ADD dapat dirubah dalam APBN Perubahan, tetapi tidak dapat dirubah jika sudah mencapai 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah. Peraturan sebelumnya mengijinkan dilakukan perubahan Pagu ADD, tapi tidak dijelaskan batas maksimum 10% tersebut.
- Pada PP 60/2014, ADD dialokasikan antara jumlah Desa di tiap Kabupaten/Kota dan jumlah rata-rata Desa dalam satu Propinsi. Dan pada Perubahan PP 22/2015 diganti menjadi :
……….4.1. Dana Desa tiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, jadi bukan lagi berdasarkan persentase.
……….4.2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
……….4.2.a. Alokasi Dasar
……….4.2.b. Alokasi berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Kemiskinan, geografis.
……….4.3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi
……….4.4. Angka Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan diperoleh dari Kementrian yang menangani ……….masalah statistik.
……….4.5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
…….5. Revisi lain juga terdapat dalam hal Tahap Penyaluran Dana Desa tersebut, yaitu dibagi menjadi 3 tahap : April 40%, Agustus 40%, dan Oktober 20%.
Dengan dilakukannya revisi tersebut, maka Dana Desa yang bersumber dari APBN Sesuai Peraturan Pemerintah No. 22/2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 / 2014 menjadi lebih terarah dan menerapkan sistem keadilan yang merata bagi setiap Desa.