Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Negara – Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selanjutnya dikenal sebagai siklus APBN dan kemudian di sebut juga hubungan keuangan (APBN). Seperti yang dinyatakan sebelumnya Siklus APBN adalah wujud pada pengelolaan APBN, untuk itu keseluruhan aktivitas pengelolaan APBN akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, supervisi & pertanggungjawaban. Rangkaian semua pengelolaan APBN […]
Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Pada Kementerian/Lembaga – Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meluaskan fungsi kebijakan fiskal untuk perwujudan kemandirian ekonomi & kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian krusial pada penguatan kapasitas fiskal yakni peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yg mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, & pelaporan APBN. Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Dalam rangka […]
Perencanaan Dan Penganggaran RKP KUA PPAS Renja RKA – Pemerintah tetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas dalam rangka Transformasi Ekonomi yg Inklusif & Berkelanjutan. Tema menurut RKP 2023 merupakan peningkatan produktivitas buat transformasi ekonomi yg inklusif & berkelanjutan Sasaran Kerja Pegawai Ada tiga isu utama bagi Sasaran Kerja Pegawai […]
Pemotongan / Pemungutan PPh atas Belanja Makanan / Minuman oleh Bendahara Pemerintah. Ada berbagai macam ketentuan yang mengatur tentang perpajakan. Bahkan berbagai kasus pajak menjadikan permasalahan yang dialami bagi para bendahara pemerintah. Berkenaan dengan perpajakan, kita tentu pernah mendengar tentang kata pajak konsumsi (Makanan & Minuman). Pajak Makan Minum Untuk Instansi Pemerintah 2022 Pasca PPN […]
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Untuk ASN, BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggng jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi rakyat Indonesia terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS, TNI/Polri, Veteran, dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Salah satu program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial […]
Penyusunan Dokumen dan Standarisasi LPSE. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ditetapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem nasional. dan perekonomian daerah. Kebijakan pengadaan barang/jasa publik sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 menggunakan teknologi […]
Risk Management In Procurement atau Manajemen risiko merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan suatu organisasi, baik publik maupun organisasi nirlaba, oleh karena itu penting bagi pengambil keputusan dan personel eksekutif untuk memahami konsep risiko sebagai keseluruhan di lingkungan eksternal, seperti risiko pasar, dan di lingkungan internal organisasi, seperti risiko perusahaan (bisnis) dan risiko spesifik […]
Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan Barang/Jasa lainnya yang prosesnya dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan. Selanjutnya dilakukan transaksi pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa tersebut memenuhi kriteria Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. […]
Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, Administrator dan Sekretaris sangat berperan penting didalam organisasi apapun. begitu juga Manajer Kantor dan Dokumen termaksud Asisten Eksekutif baik perusahaan kecil maupun di Perusahaan besar, diKantor Pemerintahan ataupun organisasi lainnya. dalam hal ini akan sulit berkembang dan mencapai tujuan tanpa didukung oleh para administrator yang cakap dan disiplin. Dengan adanya Dukungan […]
Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, […]