Pusdiklat Pemendagri

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri

Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah

Diklat Transaksi Non Tunai

Sebagai upaya untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu diadakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai, akan menjadi lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini […]

Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Bimtek Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah di perbarui menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 diantaranya; Definisi Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa serta […]

Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP

Ujian Sertifikasi PBJ

Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) RI Terbaru No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengganti dari Peraturan Presiden (PERPRES) RI No. 54 Tahun 2010 dan Aturan Turunannya. Berkaitan dengan Konten dari Peraturan Presiden (PERPRES) RI  dimaksud akan mempermudah serta mempercepat Simplicity. Terdiri dari 15 Bab serta memuat sebanyak 98 pasal. Aturan tersebut diatas sangat disederhanakan […]

Implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia

Bimtek Implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia

Koperasi merupakan salah satu unsur penting dalam perputaran perekonomian daerah, wilayah maupun perekonomian nasional. Oleh karena itu terciptalah aturan yang mendasari sistem kerja koperasi dan di wujudkan dalam bentuk Implementasi Undan – sUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia. Koperasi bekerja dengan sistem gotong royong dan kekeluargaan yang bertujuan untuk tercapainya aspirasi […]

Bimtek Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Usaha kecil menengah (UKM) yang di kelola masyarakat dengan dana dari pemerintah melalui program penanaman modal yang di berikan oleh pemerintah. Usaha ini memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan suatu daerah. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis keterampilan kerajinan tangan dapat di gunakan sebagai salah satu metode peningkatan penghasilan daerah. Kekuatan ekonomi suatu daerah terletak pada ekonomi rakyat, […]

Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bimtek Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah

Komisi pengawasan Persaingan Usaha merupakan lembaga independen dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Supaya tidak terjadi praktik monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat antara pengusaha. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang […]

Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai sebuah rencana pembangunan daerah, yang di sebut dengan strategi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah. Strategi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mengelola modal untuk pembangunan daerah berbeda. Namun, semua […]

Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

RENSTRA adalah awalan dari proses akuntabilitas lembaga ke pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target. Contohnya saja seperti masyarakat, DPRD, instansi terkait, dan Organisasi Non-Pemerintah. Renstra juga terfokus dapat isu penting yang dihadapi organisasi dan membantu untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah . Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tujuan membantu […]

Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

Pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan. Investasi merupakan hal utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Penanaman modal biasanya dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah baik ke Kabupaten maupun kota. Tentang pedoman perencanaan pembangunan daerah yang paling penting adalah sistem informasi penanaman modal […]

Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari program perencanaan pembangunan nasional yang sudah disusun oleh Undang-undang. Aturan dalam menyusun, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sudah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana strategi daerah sendiri memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain-lain. Visi dan Misi Setiap daerah memiliki visi dan misi yang […]

Office Pusdiklat Pemendagri © 2018 Info Bimtek/Diklat/Pelatihan Frontier Theme