Kita ketahui bersama bahwa kondisi korupsi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan […]
Tag: Bimtek Pemerintahan Makassar
Peningkatan Kepercayaan Konsumen Terhadap Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Ramah Dalam Menghadapi Persaingan Usaha
Kunci utama dari keberhasilan sebuah usaha/bisnis adalah kepercayaan yang timbul dari konsumen terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa produk atau jasa yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya. Di saat suatu usaha yang telah berhasil membangun kepercayaan dari konsumen, tentunya usaha yang dibangun akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang […]
Bimtek Perumusan Program Anggaran Pemerintah Pusat
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka atau nominal dan dinyatakan dalam unit moneter, yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran juga sering disebut rencana keuangan atau akuntabilitas, dimana setiap suatu rencana dan […]
Bimtek Pengembangan Pribadi Terhadap Kemampuan SDM
Perlu disadari bahwa pegawai merupakan suatu potensi kesuksesan untuk mengimbangi perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan, dituntut tersedianya tenaga yang setiap saat memenuhi kebutuhan. Keseluruhan tugas hanya akan bermanfaat dan berhasil baik, apabila diusahakan oleh pribadi itu sendiri pengembangannya. Dengan adanya pengembangan diharapkan seseorang mempunyai kemampuan kerja yang serbaguna, berhasil guna […]
Pengembangan Pribadi Terhadap Kemampuan SDM dalam Mengikuti Perubahan Kerja Berdasarkan UU Kepegawaian
Etika Birokrasi atau Etika Organisasi Pemerintah sejak era reformasi ini menjadi topik bahasan, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Pemerintah dan arapatur pemerintah yang selalu menjaga kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi adalah menjadi […]
Bimtek Sespri, Aspri, Kehumasan dan Keprotokoleran
Untuk membangun citra yang positif (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan terhadap pelayanan, Kenyamanan dan Keamanan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana,dan didalam membentuk pribadi Sigap Seorang Ajudan,Sekpri,Aspri dan Protokol membutuhkan Skill, Knowledge dan Atittude. Dan di samping itu dalam rangka meningkatkan tupoksi Aparatur Pemerintah Daerah, Humas dan Protokol terhadap Kunjungan […]
Bimtek Evaluasi Rencana Kerja dan Pelaporan Pemerintahan Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah orang-orang atau perangkat yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif dari program pemerintahan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah ini adalah Sekretaris Daerah,Sekretaris Desa, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di tingkat Kecamatan ataupun […]
Diklat / Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) merupakan suatu dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya dokumein ini berlaku secara nasional sehingga menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level Provinsi, Kota / Kabupaten. Adapun peranan tata ruang, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat […]
Diklat / Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pengadaan Barang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Sedangkan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa, diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati. Tahap-tahap dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahapan-tahapan yang harus […]
Bimtek dan Sosialisasi Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah
Dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tentunya membutuhkan tata cara khusus yang belum tentu sama dengan Pemilihan Gubernur, atau Pemilihan Presiden. Secara garis besar mungkin sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik pada umumnya, dan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, memerlukan Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar masyarakat […]