Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Implementasinya

RTRWN

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. RTRWN menjadi acuan penting bagi penyusunan rencana tata ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta penyelarasan program pembangunan lintas sektor.

Bimtek RTRWN dan Implementasinya membantu aparatur memahami hubungan antara rencana ruang, program pembangunan, perizinan/persetujuan yang relevan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan koordinasi antarwilayah.

Kedudukan PP Nomor 13 Tahun 2017

PP Nomor 13 Tahun 2017 merupakan perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Berdasarkan database peraturan BPK, peraturan tersebut berstatus berlaku. Karena kebijakan tata ruang juga berinteraksi dengan peraturan sektoral dan perkembangan sistem perizinan, penerapannya perlu selalu dibaca bersama regulasi terbaru yang sesuai dengan kasus instansi.

Materi yang dibahas

• kedudukan RTRWN dalam sistem penataan ruang;
• hubungan RTRWN, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota;
• struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan jaringan prasarana;
• sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
• pemanfaatan ruang dan instrumen pengendalian;
• koordinasi lintas sektor dan penyelesaian ketidaksesuaian;
• pemanfaatan data spasial untuk analisis dan pengambilan keputusan;
• studi kasus penerapan kebijakan pada program daerah.

Manfaat bagi instansi

Pemahaman tata ruang yang baik membantu instansi mengurangi konflik pemanfaatan ruang, menilai kesesuaian program, melindungi kawasan penting, dan menyusun prioritas pembangunan yang lebih konsisten. Peserta juga dapat membawa contoh persoalan daerah untuk dibahas secara terarah.

Rujukan resmi

PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Jadwal bimtek dan pilihan lokasi

Peserta dapat memilih jadwal yang tersedia dan mengonfirmasi kota pelaksanaan kepada admin. Kegiatan reguler tetap dapat diselenggarakan sesuai ketentuan administrasi.

Peserta yang disarankan

Bappeda, dinas pekerjaan umum/penataan ruang, dinas perizinan, dinas lingkungan hidup, pengelola pertanahan, perangkat daerah sektoral, serta tim koordinasi penataan ruang.