Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Implementasinya

Ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang dapat menunda program, memunculkan konflik pemanfaatan ruang, atau menghasilkan dokumen yang sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tantangannya bukan hanya memahami peta, tetapi memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara konsisten ke RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR, program sektoral, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengubah PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN masih berstatus berlaku. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut perlu dibaca bersama PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pembaruan prosedur teknis melalui Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026.

Hasil yang diharapkan

• Memahami kedudukan RTRWN dalam sistem perencanaan dan penataan ruang nasional–daerah.
• Mengidentifikasi hubungan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan indikasi program.
• Menelaah konsistensi RTRW/RDTR dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pembangunan daerah.
• Menyusun catatan kesenjangan, kebutuhan data, penanggung jawab, dan tindak lanjut penyesuaian dokumen.
• Memahami batas penerapan persetujuan substansi dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Matriks penyelarasan yang digunakan dalam pelatihan

Matriks di atas merupakan format kerja ilustratif. Penilaian hukum dan teknis tetap harus menggunakan dokumen tata ruang, peta, data geospasial, serta kewenangan instansi yang berlaku pada lokasi kegiatan.

Materi pelatihan

1. Sistem penataan ruang nasional dan kedudukan RTRWN, RTRW daerah, serta RDTR.
2. Substansi PP Nomor 13 Tahun 2017 dan keterkaitannya dengan PP Nomor 26 Tahun 2008.
3. Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021.
4. Prosedur penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan persetujuan substansi sesuai ketentuan teknis terbaru.
5. Sinkronisasi struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan indikasi program.
6. Hubungan rencana tata ruang dengan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan penyelesaian ketidaksesuaian.
8. Latihan matriks penyelarasan dan penyusunan daftar tindak lanjut.

Sasaran peserta

Bappeda, dinas PUPR/penataan ruang, dinas pertanahan, perangkat daerah teknis, tim penyusun atau peninjau RTRW/RDTR, pengelola data geospasial, bagian hukum, unit perizinan, serta instansi yang menangani program pembangunan berbasis lokasi.

Jadwal Bimtek dan Diklat

Pelaksanaan dapat mengikuti jadwal reguler atau disiapkan secara in-house. Materi, studi kasus, metode, dan lokasi disesuaikan setelah kebutuhan instansi dikonfirmasi.

Batas penerapan dan hal yang harus diverifikasi

Rujukan resmi

• PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.
• PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
• Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026.